Gagal Panen di Tengah Harga Gabah Naik, 30 Hektare Sawah di Jombang Terendam Banjir
Headshot Jombang – Ironis. Saat para petani di berbagai daerah tengah menikmati kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, nasib sebaliknya justru dialami petani di Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Sekitar 30 hektare sawah di wilayah tersebut mengalami gagal panen akibat banjir yang tak kunjung surut, memaksa para petani untuk menghentikan aktivitas bercocok tanam.
Banjir yang berasal dari luapan Afvoer atau saluran pembuang Watudakon itu merendam lahan pertanian di tiga dusun, yakni Ingaskerep, Kedungpapar, dan Kedungbendo. Luapan air tersebut menyebabkan tanaman padi rusak berat bahkan mati sebelum bisa dipanen. Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak sawah yang hingga kini masih digenangi air, sementara batang padi yang tersisa tampak rebah dan membusuk.
“Sudah lima kali tanam, lima kali juga gagal karena kebanjiran. Terakhir ini kami biarkan saja, daripada keluar modal lagi dan tetap rugi,” ujar Sumini, seorang petani di Dusun Ingaskerep. Ia menyebut bahwa genangan air di lahan sawah mereka sudah menjadi masalah tahunan yang tak kunjung terselesaikan.
Kondisi ini pun dibenarkan Kepala Desa Kedungmlati, Mariyati. Ia menyebut bahwa sebagian besar petani sudah menyerah dan memilih membiarkan lahannya terbengkalai. “Kalau dihitung, sekitar 30 hektare lahan yang gagal panen. Airnya tidak surut-surut, kami menyebutnya ‘ngecembeng’, dan karena itulah sawah-sawah di sana tidak lagi digarap,” tuturnya.
Tak sedikit petani yang akhirnya memilih menyewakan lahan mereka kepada pihak lain. Namun, nasib penggarap pun tak lebih baik. “Kasihan para penggarap yang sudah sewa lahan, mereka juga tidak panen. Sudah keluar biaya, hasilnya nihil,” kata Mariyati.
Ia menambahkan bahwa selain persoalan banjir, harga benih padi yang mahal juga menjadi beban tambahan. “Benih waktu itu mahal, sekitar Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per unting. Sudah tanam berulang kali, akhirnya petani tidak sanggup lagi,” ujarnya.
Disperta: Irigasi Jadi Kunci Masalah
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, M Rony, menyoroti bahwa akar dari permasalahan ini terletak pada sistem irigasi, khususnya saluran pembuang yang tidak berfungsi optimal. Menurutnya, banjir yang berulang kali merendam sawah warga menunjukkan adanya masalah struktural yang harus segera dibenahi.
“Kata kuncinya di irigasi. Kalau tidak ada saluran pembuang, air akan terus menggenang dan itu pasti menimbulkan masalah,” jelas Rony.
Ia menyebutkan bahwa pemetaan saluran irigasi menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui letak titik-titik kritis yang perlu penanganan. Rony juga mencontohkan situasi serupa yang terjadi di Kecamatan Gudo, di mana saluran irigasi ternyata tertutup oleh bangunan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar.
“Bisa saja saluran itu ada, tapi tidak berfungsi. Bisa karena tertutup, atau memang butuh normalisasi. Jika saluran itu termasuk drainase tersier, maka itu tanggung jawab desa. Tapi kalau masuk saluran sekunder, maka akan ditangani pemerintah daerah,” terangnya.
Dinas Pertanian berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem irigasi di kawasan terdampak. Rony berharap koordinasi antar instansi dan pemerintah desa bisa mempercepat solusi bagi para petani yang selama ini dirugikan oleh kondisi tersebut.
Perlu Langkah Jangka Panjang
Kasus gagal panen di Kedungmlati ini menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan. Di tengah perubahan iklim yang menyebabkan pola cuaca semakin tak menentu, keberadaan saluran irigasi dan pembuang air yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, perlindungan terhadap petani melalui asuransi pertanian dan subsidi benih juga perlu diperkuat. Gagal panen yang berulang tanpa jaring pengaman membuat banyak petani terjerumus ke dalam kerugian terus-menerus dan akhirnya kehilangan semangat untuk bertani.
Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mengatasi persoalan mendasar yang telah menahun ini. Tanpa langkah konkret, bukan tidak mungkin semakin banyak petani yang akan memilih meninggalkan lahan mereka, dan sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan nasional pun bisa terdampak dalam jangka panjang.