Jangan-jangan, salah satu “kelemahan” terbesar ekonomi Indonesia justru menjadi bantalan ketika badai ekonomi datang.

Kajian Akademis Oleh : Earliyanto (Program Magister Ekonomi Pembangunan Univ. Darul Ulum}

Ketika ekonomi Amerika Serikat atau Eropa mengalami guncangan, dampaknya sering terlihat dengan cepat dan jelas: pasar saham bergejolak, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, konsumsi melemah, investasi tertunda, dan pemerintah harus mengeluarkan stimulus dalam jumlah besar untuk mencegah kontraksi yang lebih dalam.

Namun ada sesuatu yang menarik dalam pengalaman Indonesia.

Indonesia juga berkali-kali mengalami guncangan besar—krisis keuangan Asia 1997–1998, krisis global 2008–2009, pandemi COVID-19, gejolak harga komoditas, serta berbagai guncangan eksternal lainnya. Tetapi dalam beberapa episode, perekonomian Indonesia ternyata mampu bertahan lebih baik daripada yang mungkin diperkirakan dari besarnya guncangan eksternal yang diterima.

Tentu saja, Indonesia tidak kebal terhadap krisis. Pertumbuhan dapat melambat, pengangguran meningkat, daya beli turun dan kelompok miskin sangat rentan. Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik:

Apakah struktur ekonomi Indonesia yang relatif informal justru ikut membuat perekonomian lebih lentur menghadapi guncangan?

Pertanyaan ini tampak paradoksal. Selama puluhan tahun, ekonomi informal dan shadow economy dipandang terutama sebagai masalah: basis pajak menjadi lebih sempit, perlindungan pekerja lebih rendah, produktivitas lebih rendah, akses pembiayaan terbatas, dan aktivitas ekonomi lebih sulit diawasi.

Semua itu benar.

Tetapi mungkin ada sisi lain yang jarang dibahas.

Ekonomi informal sebagai “shock absorber”

Bayangkan sebuah perusahaan besar di Amerika atau Eropa mengalami penurunan permintaan secara tiba-tiba. Perusahaan tersebut mungkin merespons dengan mengurangi jam kerja, melakukan PHK, menghentikan investasi, atau bahkan menutup pabrik.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan kemudian bergantung pada sistem unemployment insurance, bantuan pemerintah, tabungan, atau mencari pekerjaan formal lainnya.

Di negara dengan pasar kerja yang sangat formal, proses penyesuaian ini dapat berlangsung relatif lambat.

Indonesia memiliki mekanisme yang berbeda.

Seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan formal dapat dengan cepat berpindah menjadi pedagang kecil, membuka usaha makanan, menjadi pengemudi, bekerja secara freelance, membantu usaha keluarga, berdagang melalui platform digital, atau masuk ke berbagai bentuk pekerjaan informal lainnya.

Pendapatannya mungkin turun drastis. Produktivitasnya mungkin juga lebih rendah.

Namun yang penting:

aktivitas ekonominya tidak selalu berhenti.

Inilah yang dapat disebut sebagai margin of adjustment.

Guncangan yang seharusnya muncul sebagai lonjakan pengangguran sebagian dapat berubah menjadi perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal.

Dengan kata lain, ekonomi informal dapat bertindak sebagai semacam shock absorber.

Indonesia mempunyai “katup pelepas tekanan”

Bayangkan perekonomian sebagai sebuah sistem yang mengalami tekanan.

Dalam ekonomi yang sangat formal, ketika perusahaan mengalami guncangan, tekanan tersebut relatif langsung diteruskan kepada pekerja dan konsumsi.

Sementara ekonomi dengan sektor informal yang besar mempunyai semacam katup pelepas tekanan.

Perusahaan formal mengurangi tenaga kerja.

Pekerja berpindah ke sektor informal.

Pendapatan turun.

Tetapi perdagangan lokal tetap berlangsung.

Warung tetap buka.

Jasa tetap berjalan.

Orang tetap membeli makanan.

Usaha keluarga tetap memproduksi dan menjual barang.

Akibatnya, sebagian guncangan yang seharusnya menghasilkan kontraksi besar dalam output dan employment formal diserap melalui perubahan jenis pekerjaan dan aktivitas ekonomi.

Ini bukan berarti masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Justru sebaliknya.

Seorang pekerja yang sebelumnya memiliki pekerjaan formal dengan gaji dan perlindungan sosial mungkin harus beralih menjadi pekerja informal dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa jaminan.

Tetapi dari sudut pandang stabilitas agregat, perpindahan tersebut dapat mengurangi besarnya kontraksi.

Temuan penelitian mulai mengarah ke sana

Menariknya, gagasan ini bukan sekadar spekulasi.

Penelitian IMF terbaru mengenai informalitas dan transmisi guncangan ekonomi menemukan bahwa sektor informal dapat menyediakan margin penyesuaian yang fleksibel bagi tenaga kerja dan pasar barang. Dalam kondisi tertentu, fleksibilitas tersebut dapat mengurangi transmisi guncangan ke output dan inflasi.

Temuan ini memberikan dasar teoritis bagi sesuatu yang secara intuitif sudah terlihat di banyak negara berkembang: ketika sektor formal mengalami tekanan, sektor informal dapat menjadi tempat pelarian tenaga kerja dan aktivitas ekonomi.

Tentu saja, hasil tersebut tidak berarti semua negara berkembang otomatis lebih tahan terhadap krisis. Efeknya tergantung pada jenis guncangan.

Dan di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.

Tidak semua krisis bisa diserap oleh sektor informal

Informalitas bukan obat segala jenis krisis.

Jika guncangannya berupa penurunan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, sektor informal justru bisa menjadi korban utama.

Pandemi COVID-19 memberikan contoh yang sangat jelas.

Pedagang kaki lima, warung, pekerja transportasi, usaha mikro dan berbagai pekerjaan informal sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Ketika mobilitas dihentikan, sektor tersebut ikut terpukul.

Begitu juga ketika terjadi krisis kredit.

Perusahaan formal mungkin masih memiliki akses kepada bank atau pasar modal. Sebaliknya, usaha informal sering kali bergantung pada modal sendiri, keluarga, pemasok atau sumber pembiayaan nonformal.

Karena itu, sektor informal dapat menjadi shock absorber untuk jenis guncangan tertentu, tetapi shock amplifier untuk guncangan lainnya.

Ini merupakan pembedaan yang sangat penting.

Ada paradoks ekonomi informal

Di sinilah muncul paradoks yang menarik.

Ekonomi informal dapat membuat sebuah negara lebih fleksibel dalam jangka pendek, tetapi sekaligus lebih lemah dalam jangka panjang.

Ketika pekerja dapat berpindah dengan cepat dari pekerjaan formal ke informal, pengangguran dapat ditekan.

Tetapi negara kehilangan sebagian potensi penerimaan pajak.

Ketika usaha informal dapat bertahan tanpa banyak regulasi, aktivitas ekonomi tidak langsung berhenti.

Tetapi produktivitas dan skala usaha sulit meningkat.

Ketika pekerja tidak masuk dalam sistem formal, perusahaan tidak perlu menanggung seluruh biaya regulasi.

Tetapi pekerja juga kehilangan sebagian perlindungan sosial.

Dengan demikian, informalitas menciptakan sebuah trade-off:

fleksibilitas versus kapasitas.

Ekonomi informal meningkatkan fleksibilitas penyesuaian, tetapi dapat mengurangi kapasitas fiskal, produktivitas, pembiayaan dan perlindungan sosial.

Mengapa ini mungkin menjelaskan sebagian ketahanan Indonesia?

Indonesia memiliki karakteristik yang agak unik.

Perekonomian Indonesia memiliki sektor formal yang semakin besar dan semakin modern, tetapi pada saat yang sama memiliki sektor informal dan usaha mikro yang sangat luas.

BPS mencatat bahwa pada Februari 2026 terdapat sekitar 87,74 juta pekerja informal, dibandingkan sekitar 59,93 juta pekerja formal.

Artinya, sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada dalam berbagai bentuk pekerjaan informal.

Ini menciptakan sebuah struktur ekonomi yang berbeda dengan negara maju yang tingkat formalisasinya jauh lebih tinggi.

Ketika terjadi guncangan eksternal, transmisi shock ke masyarakat Indonesia tidak selalu mengikuti jalur yang sama dengan Amerika Serikat atau Eropa.

Sebagian pekerja dapat berpindah sektor.

Sebagian pendapatan formal dapat digantikan oleh pendapatan informal.

Sebagian konsumsi dapat bergeser ke barang dan jasa lokal.

Dan sebagian aktivitas ekonomi dapat berlangsung di luar sistem perusahaan formal.

Ekonomi Indonesia menjadi lebih sulit “jatuh sekaligus” karena terdapat begitu banyak aktivitas ekonomi yang tersebar dan fleksibel.

Ini mungkin salah satu alasan mengapa konsumsi domestik Indonesia sering kali menjadi penyangga ketika ekspor atau investasi mengalami tekanan.

Tetapi jangan salah: ini bukan alasan untuk mempertahankan shadow economy

Di sinilah kita harus berhati-hati.

Mengatakan bahwa ekonomi informal mempunyai fungsi sebagai shock absorber tidak berarti pemerintah seharusnya mempertahankan shadow economy.

Ada perbedaan besar antara:

mengakui fungsi ekonomi informal

dan

menganggap informalitas sebagai strategi pembangunan.

Keduanya bukan hal yang sama.

Dalam jangka panjang, ekonomi yang terlalu informal mempunyai sejumlah biaya besar.

Penerimaan pajak lebih rendah.

Jaminan sosial lebih terbatas.

Produktivitas lebih rendah.

Akses kredit lebih sulit.

Investasi dalam teknologi lebih terbatas.

Perusahaan sulit berkembang dari usaha mikro menjadi perusahaan besar.

Dan pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih sempit ketika krisis terjadi.

Dengan kata lain, informalitas mungkin membantu masyarakat bertahan dari badai, tetapi tidak selalu membantu mereka membangun kapal yang lebih kuat.

Amerika dan Eropa memiliki “shock absorber” yang berbeda

Ada hal lain yang sering luput dalam perbandingan antara Indonesia dan negara maju.

Negara maju memang memiliki ekonomi formal yang jauh lebih besar. Tetapi bukan berarti mereka tidak mempunyai shock absorber.

Mereka memiliki mekanisme yang berbeda:

• unemployment insurance,
• bantuan sosial,
• automatic fiscal stabilizers,
• sistem kesehatan,
• akses kredit,
• tabungan rumah tangga,
• pension system,
• dan kapasitas fiskal yang besar.

Jadi perbandingannya bukan:

Indonesia punya informal sector, Amerika tidak.

Melainkan:

Indonesia lebih banyak menggunakan fleksibilitas informal sebagai mekanisme penyesuaian, sementara negara maju lebih banyak menggunakan institusi formal sebagai mekanisme penyesuaian.

Ini adalah dua model shock absorption yang berbeda.

Informalitas mungkin menjelaskan sebuah paradoks

Ada sebuah paradoks menarik dalam pembangunan ekonomi.

Negara yang lebih maju biasanya mempunyai ekonomi yang lebih formal, produktif dan terorganisasi.

Tetapi justru karena sistemnya sangat formal, sebagian penyesuaian terhadap shock membutuhkan institusi formal.

Ketika perusahaan melakukan PHK, pemerintah perlu menyediakan unemployment benefit.

Ketika permintaan turun, pemerintah harus menjalankan stimulus.

Ketika perusahaan kekurangan likuiditas, bank sentral dan sistem keuangan harus menyediakan mekanisme pembiayaan.

Indonesia memiliki kapasitas institusional yang semakin besar, tetapi di bawahnya terdapat “lapisan ekonomi” yang sangat fleksibel.

Lapisan ini tidak selalu terlihat dalam statistik resmi.

Namun ketika krisis datang, ia dapat mengambil sebagian beban penyesuaian.

Inilah kemungkinan paradoks Indonesia: sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai kelemahan struktural mungkin sekaligus menjadi salah satu sumber fleksibilitas jangka pendek.

Tetapi ada batasnya

Pertanyaannya kemudian bukan:

“Apakah informal economy baik atau buruk?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Pada tingkat informalitas berapa dan untuk jenis shock apa sektor informal memberikan manfaat stabilisasi yang lebih besar daripada biaya ekonominya?”

Kemungkinan besar jawabannya tidak linear.

Informalitas yang sedikit mungkin menyediakan fleksibilitas tambahan.

Informalitas yang terlalu besar dapat menggerus tax base, produktivitas dan kapasitas pemerintah sampai pada titik ketika perekonomian justru menjadi semakin rapuh.

Dengan kata lain, mungkin terdapat sebuah titik optimal.

Terlalu formal tanpa mekanisme fleksibilitas dapat membuat penyesuaian tenaga kerja menjadi kaku.

Terlalu informal dapat membuat negara kehilangan kapasitas untuk melakukan intervensi ketika krisis besar datang.

Tantangan Indonesia bukan menghapus ekonomi informal secara paksa, melainkan secara bertahap memformalkan ekonomi tanpa menghancurkan fleksibilitas yang selama ini membuatnya mampu menyerap shock.

Pelajaran kebijakan: jangan memformalkan dengan cara yang mematikan fleksibilitas

Ini mungkin menjadi implikasi kebijakan yang paling penting.

Formalisasi seharusnya bukan sekadar membuat pedagang kecil memiliki NPWP, membayar pajak dan memenuhi lebih banyak regulasi.

Formalisasi harus membuat menjadi formal lebih menguntungkan daripada tetap informal.

Misalnya melalui:

• akses kredit yang lebih murah,
• jaminan sosial,
• pembayaran digital,
• pembukuan sederhana,
• akses pasar pemerintah,
• perlindungan hukum,
• insentif pajak,
• peningkatan produktivitas,
• dan kemudahan mengembangkan usaha.

Dengan pendekatan seperti itu, Indonesia tidak harus memilih antara fleksibilitas informal dan produktivitas formal.

Keduanya bisa digabungkan.

Sebuah hipotesis yang layak diuji

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai informal economy dan ketahanan Indonesia bukan sekadar perdebatan filosofis.

Ia dapat diuji secara empiris.

Kita dapat membandingkan provinsi-provinsi Indonesia dengan tingkat informalitas yang berbeda ketika menghadapi guncangan yang sama.

Apakah provinsi dengan informalitas lebih tinggi mengalami:

• penurunan GDP yang lebih kecil?
• kenaikan pengangguran yang lebih rendah?
• penurunan konsumsi yang lebih kecil?
• pemulihan yang lebih cepat?

Jika jawabannya ya, maka kita mempunyai bukti bahwa sektor informal memang berfungsi sebagai shock absorber.

Namun kita juga harus menguji sisi lainnya:

Apakah provinsi yang lebih informal memiliki:

• produktivitas lebih rendah?
• tax capacity lebih rendah?
• investasi lebih rendah?
• akses pembiayaan lebih rendah?
• pertumbuhan jangka panjang lebih rendah?

Jika kedua hasil tersebut muncul bersamaan, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik:

informalitas mungkin merupakan sumber resilience jangka pendek sekaligus sumber vulnerability jangka panjang.

Dan mungkin inilah cara yang lebih tepat untuk memahami ekonomi Indonesia.

Bukan sebagai ekonomi yang “kurang maju” karena terlalu informal, tetapi sebagai ekonomi yang mempunyai mekanisme penyesuaian yang berbeda.

Indonesia mungkin belum memiliki semua institusi formal yang dimiliki negara maju.

Tetapi sebagai gantinya, ia mempunyai jutaan rumah tangga, pekerja dan usaha kecil yang mampu beradaptasi dengan sangat cepat ketika kondisi berubah.

Dalam bahasa yang sederhana:

negara maju mungkin memiliki shock absorber yang dibangun oleh negara; Indonesia memiliki shock absorber yang sebagian dibangun oleh masyarakatnya sendiri.

Keduanya mempunyai manfaat.

Keduanya mempunyai biaya.

Dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan adalah mengubah fleksibilitas informal tersebut menjadi produktivitas formal—tanpa kehilangan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi ketika badai ekonomi berikutnya datang.