MBG di Jombang: Jangan Sampai “Gizi Gratis” Jadi Ladang Monopoli

Menunggu Langkah Pemkab Jombang Berdayakan UMKM Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya diluncurkan dengan ambisi mulia: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan terjamin gizinya. Tetapi di Jombang, bayangan lain mulai muncul: UMKM lokal yang mestinya ikut tumbuh bersama program, justru merasa terpinggirkan.

Keluhan para pelaku usaha kecil bukan sekadar “suara sumbang.” Mereka menyuarakan fakta bahwa suplai bahan baku MBG lebih banyak digenggam oleh jaringan yayasan dan mitra skala nasional. Alhasil, janji pemerintah bahwa program ini akan menghidupkan ekonomi lokal seolah hanya tinggal jargon.

Gizi Anak, tapi Ekonomi Lokal Mati Suri

Harus diingat: pembangunan gizi tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi. Bagaimana mungkin kita bicara soal “masa depan unggul anak bangsa” jika dapur MBG justru mematikan dapur UMKM di daerah? Anak-anak memang dapat jatah makan gratis, tapi orang tua mereka—yang sebagian menggantungkan hidup dari usaha kecil—kehilangan peluang. Ironi macam apa ini?

Celah Regulasi: Pintu Masuk Kepentingan

Kekosongan regulasi menjadi titik lemah paling serius. Saat ini MBG berjalan hanya dengan pedoman teknis setingkat SK Deputi BGN. Padahal, dengan anggaran Rp 71 triliun tahun 2025 (dan rencana Rp 335 triliun tahun 2026), program sebesar ini wajib memiliki payung hukum setara Perpres atau bahkan Undang-Undang.

Tanpa kerangka hukum yang kuat, MBG rawan disusupi kepentingan politik maupun ekonomi. Transparency International dan ICW sudah mengingatkan: ketertutupan data, monopoli rantai pasok, dan potensi konflik kepentingan bisa menjadikan MBG bukan lagi program sosial, melainkan proyek bisnis terselubung.

Peran Pemkab: Diam atau Melawan?

Pertanyaannya, di mana posisi Pemkab Jombang? Apakah hanya menjadi penonton yang patuh pada juknis pusat? Ataukah berani memperjuangkan agar UMKM lokal mendapat porsi nyata dalam suplai MBG?
Pemerintah daerah punya wewenang untuk membuat regulasi turunan: Peraturan Bupati atau bahkan Perda yang secara eksplisit mengikat keterlibatan supplier lokal. Jika tidak, Jombang hanya akan jadi pasar konsumtif, bukan pusat produksi.

Jangan Ulangi Pola “Proyek Jakarta”

Kita masih ingat bagaimana proyek-proyek nasional kerap menyingkirkan kepentingan daerah. Jalan tol, pembangunan kawasan industri, hingga proyek bantuan sosial sering kali berakhir dengan dominasi kontraktor pusat. Apakah kita rela MBG—program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak—mengulang pola yang sama?

Penutup: Gizi Gratis Harus Inklusif

Editorial ini menegaskan: MBG tidak boleh sekadar berhenti pada pencitraan gizi gratis. Ia harus menjadi katalis ekonomi lokal, wadah pemberdayaan UMKM, dan instrumen distribusi keadilan. Jika Pemkab Jombang dan DPRD abai, maka MBG hanya akan menyehatkan anak-anak di atas reruntuhan ekonomi lokal.

Headshot Media berdiri pada satu posisi tegas:
Gizi untuk anak-anak, iya. Tapi jangan sampai dengan cara memiskinkan orang tuanya.