Purbaya Pasang Rem: Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, Headshot Media – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas pemerintah soal pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Ia menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang proyek tersebut yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya dikelola penuh oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, bukan dibebankan pada keuangan negara.

“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi untuk itu. Kalau nanti ada pembahasan resmi, akan saya sampaikan update-nya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jumat (10/10).

Danantara Diminta Tanggung Jawab Sendiri

Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup kuat untuk mengatasi kewajiban keuangan proyek Whoosh tanpa perlu campur tangan APBN.
Menurutnya, perusahaan tersebut sudah memiliki struktur keuangan yang mandiri, termasuk pemasukan dari dividen yang mencapai puluhan triliun setiap tahun.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata bisa Rp80 triliun setahun. Jadi harusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan ke kita lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah tak ingin terus-menerus menanggung beban finansial dari proyek yang dijalankan dengan skema korporasi.

“Kalau semuanya lari ke APBN, ya sama saja — untungnya diambil swasta, tapi kalau rugi larinya ke pemerintah,” sindirnya.

Pisahkan Urusan Swasta dan Pemerintah

Purbaya juga menyoroti pentingnya batas yang jelas antara proyek yang dikelola pemerintah dan swasta.
Ia menilai, selama ini banyak proyek besar yang tumpang tindih tanggung jawab, sehingga menimbulkan beban fiskal yang tidak seharusnya ditanggung negara.

“Kita harus bedakan mana yang tanggung jawab pemerintah, mana yang bisnis murni. Jangan kalau enak swasta, kalau berat minta APBN,” ujarnya menegaskan.

Purbaya menyebut, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari pihak manapun terkait pembiayaan utang KCIC menggunakan dana negara. Ia menunggu kajian dan koordinasi resmi sebelum mengambil keputusan lebih jauh.

 Whoosh dan Jejak Utang yang Menggelayut

Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini memang kerap jadi sorotan publik.
Meski sudah beroperasi penuh sejak 2023, beban utang proyek yang nilainya mencapai miliaran dolar AS masih menjadi PR besar bagi pengelola.

Pemerintah sebelumnya menegaskan, proyek Whoosh bersifat business-to-business (B2B) dan tidak akan membebani APBN. Namun, seiring meningkatnya biaya konstruksi dan bunga pinjaman, muncul wacana agar sebagian utang ditanggung negara.

Sikap tegas Purbaya kini memperjelas arah kebijakan fiskal: negara tak akan turun tangan untuk menambal kewajiban finansial korporasi.

Pesan Tegas dari Bendahara Negara

Melalui pernyataannya, Purbaya ingin memastikan bahwa keuangan negara tidak dijadikan “tempat berlindung” bagi proyek-proyek bisnis yang bermasalah.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang sarat makna.

“Kalau semuanya ke APBN, nanti negara tidak bisa fokus pada hal yang benar-benar prioritas. Kita harus disiplin,” pungkasnya.(*)

Editor : Adm