Koperasi Merah Putih dan Ironi Demokrasi Ekonomi
Oleh: [Cak Ear Sajana Ekonomi]
(Opini)
Pemerintah Kabupaten Jombang tengah bergerak cepat membentuk koperasi Merah Putih di hampir setiap desa. Narasi yang diusung: kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kebangkitan koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Namun, di balik semangat nasionalisme dan kata-kata manis tentang “ekonomi kerakyatan”, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah ini inisiatif rakyat, atau justru proyek birokrasi yang dikemas seolah-olah dari bawah?
Koperasi, secara prinsip, lahir dari kesadaran kolektif warga. Ia dibentuk berdasarkan kebutuhan riil, dikelola secara demokratis oleh anggotanya, dan bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi komunitas—bukan sekadar menjadi formalitas administrasi atau instrumen pelengkap program negara.
Namun, yang terjadi dalam pembentukan koperasi Merah Putih justru tampak sebaliknya. Prosesnya masif, cepat, seragam, dan sangat terpusat. Hampir semua desa “diarahkan” membentuk koperasi, bukan atas dasar kebutuhan spesifik warga, melainkan karena “harus” mengikuti program. Alih-alih tumbuh dari bawah, koperasi ini justru lahir dari atas. Dan inilah ironi pertama.
Demokrasi Ekonomi yang Ditekan dari Atas
Jika koperasi adalah simbol dari demokrasi ekonomi, maka pendekatan top-down seperti ini mengkhianati semangat dasarnya. Demokrasi ekonomi menuntut partisipasi, kesadaran, dan kepemilikan penuh dari anggota. Tapi jika struktur, nama, bahkan model bisnis koperasi sudah disiapkan dari atas, apa yang tersisa dari otonomi rakyat?
Lebih berbahaya lagi jika pembentukan koperasi hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap program pusat atau proyek pencitraan daerah. Dalam sejarah panjang koperasi di Indonesia, terlalu banyak koperasi yang tumbuh instan demi kebutuhan politik sesaat—dan mati perlahan karena tak punya akar di masyarakat.
Koperasi Tidak Sama dengan Kelompok Tani atau BUMDes
Pembentukan koperasi tidak bisa disamakan dengan pembentukan kelompok tani atau badan usaha milik desa (BUMDes). Koperasi punya tata kelola yang jauh lebih kompleks: prinsip satu orang satu suara, pembagian sisa hasil usaha yang adil, serta tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap keputusan bisnisnya.
Kalau koperasi dibentuk hanya untuk menyalurkan bantuan, kredit murah, atau sekadar menampung program pemerintah, maka risiko korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kolapsnya lembaga di tengah jalan sangat besar. Kita sudah punya cukup banyak contoh koperasi “jadi-jadian” yang hanya bertahan sepanjang proyek berlangsung.
Nasionalisme Ekonomi Tidak Butuh Label Merah Putih
Koperasi Merah Putih secara simbolik memang mengesankan: membawa semangat nasionalisme, keberpihakan pada rakyat kecil, dan cita-cita kemandirian ekonomi. Tapi nasionalisme ekonomi tidak lahir dari label atau nama. Ia tumbuh dari keberanian memperkuat sektor produksi lokal, melindungi petani dan nelayan, menolak eksploitasi ekonomi, dan menciptakan sistem distribusi yang adil.
Jika koperasi Merah Putih hanya menjadi nama tanpa semangat kolektif yang nyata di baliknya, maka ia berisiko menjadi bendera kosong—berkibar tinggi, tapi tidak meneduhkan siapa pun.
Yang Harus Dilakukan: Bukan Membentuk, Tapi Menyuburkan
Tugas pemerintah bukan membentuk koperasi, melainkan menyuburkan ekosistemnya. Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan pengendali. Membantu masyarakat membangun kapasitas, mempertemukan mereka dengan pasar, menyediakan akses pelatihan, regulasi yang adil, dan teknologi tepat guna.
Koperasi sejati harus lahir dari kebutuhan, bukan keharusan. Dari percakapan warga, bukan perintah dinas. Dan dari pengalaman ekonomi sehari-hari, bukan sekadar imbauan dari kantor pemerintah.
Penutup: Waspadai Koperasi Kosmetik
Pembentukan koperasi Merah Putih di Jombang patut dikritisi bukan karena niatnya, tapi karena pendekatannya. Jika tidak dikoreksi sejak awal, koperasi ini hanya akan menjadi koperasi kosmetik—terlihat cantik di atas kertas, tapi rapuh dalam kenyataan.
Warga Jombang layak mendapatkan lebih dari sekadar simbol. Mereka butuh wadah ekonomi yang benar-benar berpihak, tumbuh dari bawah, dan mampu bertahan di tengah krisis. Karena koperasi bukan proyek, melainkan perjuangan panjang yang membutuhkan kepercayaan, keterlibatan, dan kesetaraan.
Jika kita sungguh ingin membangun koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, maka mari beri rakyat ruang untuk memilih, memimpin, dan memiliki sendiri wadah ekonominya. Jangan biarkan koperasi, sekali lagi, menjadi alat kekuasaan yang dibungkus dengan bendera Merah Putih.