Komisi B DPRD Jombang Soroti Arah Bisnis Kopdes Merah Putih, Dinkop UM Diminta Tak Asal Salur Program
Headshot Media – Jombang.
Komisi B DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) pada Kamis (12/6) untuk mengevaluasi progres pembentukan dan arah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KMP).
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti aspek kualitas dan kuantitas koperasi yang kini sudah terbentuk di berbagai desa. Mereka menegaskan pentingnya memperjelas model bisnis yang akan dijalankan oleh koperasi agar tidak sekadar menjadi proyek seremonial tanpa dampak riil bagi ekonomi rakyat.
“Jangan sampai koperasi ini dibentuk hanya sebagai formalitas. Kita perlu tahu betul arah bisnisnya. Salah strategi bisa berujung macetnya program,” ujar Subaidi, anggota Komisi B.
Menurutnya, koperasi berbasis desa seperti KMP seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, aspek keberlanjutan dan relevansi usaha harus dikaji secara mendalam sebelum dijalankan. Salah satu peluang konkret yang diusulkan Komisi B adalah keterlibatan koperasi dalam rantai suplai bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga digagas pemerintah.
“KMP bisa jadi mitra lokal dalam penyediaan bahan pangan seperti beras atau telur untuk program MBG. Ini bisa jadi bentuk sinergi dua kebijakan sekaligus memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Komisi B juga mendorong adanya pilot project atau proyek percontohan di tingkat kecamatan sebelum program dilebarkan ke seluruh desa.
“Minimal ada 21 koperasi di 21 kecamatan sebagai model awal. Dari situ bisa dievaluasi efektivitas dan potensi pengembangannya di desa-desa lain,” tegas Subaidi.
204 KMP Sudah Terbentuk, 102 Menyusul Juli
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkop UM Jombang, Gatut Wijaya, menyebut bahwa tahapan pembentukan koperasi telah mencapai target sesuai timeline.
“Sampai bulan ini, bantuan pembentukan koperasi sudah kita salurkan ke 204 KMP. Sementara 102 sisanya akan kami realisasikan pada bulan Juli,” terang Gatut.
Dinas juga memastikan bahwa anggaran pembentukan telah dicairkan dan pendampingan terus dilakukan. Namun Gatut belum merinci skema bisnis prioritas yang akan dijalankan masing-masing koperasi, termasuk rencana sinergi dengan program MBG.(Yudi)