Tanggul Longsor Ancam Rumah Warga, Pemkab Jombang “Lapor” ke BBWS Brantas
JOMBANG – Ancaman kerusakan infrastruktur tanggul sungai kembali menghantui sejumlah kawasan pemukiman warga di Jombang. Sejumlah titik tanggul yang longsor pascabanjir kini kondisinya semakin parah dan mulai menyasar bangunan rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Jombang pun tak punya pilihan selain mengadukan persoalan ini ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk penanganan permanen.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Jombang, Sultoni, menyebut bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap titik-titik tanggul kritis. Hasil pendataan itu akan dikompilasi dan dilaporkan ke BBWS Brantas guna mendapatkan intervensi program perbaikan secara permanen.
“Suratnya belum dikirim, karena masih kami barengkan dengan lokasi-lokasi lain yang juga terdampak. Saat ini UPT masih mengumpulkan data di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
Dari Kali Gunting hingga Sungai Catakbanteng, Longsor Ancam Dapur Warga
Kerusakan parah terjadi di sejumlah aliran sungai seperti Kali Gunting di Desa Mojotrisno dan Sungai Catakbanteng di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung. Bahkan, di lokasi terakhir, longsoran tanggul disebut telah mencapai panjang 50 meter dan tinggi 7 meter—menyentuh bagian dapur salah satu rumah warga.
“Volume longsoran terlalu besar jika hanya ditangani secara darurat. Dampaknya sudah menggerus bangunan rumah,” jelas Sunaryo, Kepala UPT PSDA Mojoagung.
Pihaknya mengakui bahwa laporan kerusakan dari petugas lapangan sudah diterima dan tengah diserahkan ke Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti ke BBWS Brantas.
Tanggul Tegak Sulit Ditangani Darurat, Perlu Solusi Struktural Permanen
Salah satu kendala utama dalam penanganan sementara adalah posisi tanggul yang tegak dan tidak memiliki kemiringan yang ideal untuk penanganan darurat. Model tanggul seperti ini sangat rentan runtuh kembali meskipun sudah ditangani sementara.
“Kalau posisinya vertikal, solusi darurat tidak akan bertahan lama. Idealnya langsung ditangani permanen menggunakan struktur penahan seperti bronjong atau talud beton,” ujar Sultoni.
Lebih lanjut, Sultoni menyebut, lokasi lain yang juga tengah diidentifikasi termasuk di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Marmoyo, yang juga terdampak banjir beberapa waktu lalu. UPT saat ini masih menghimpun seluruh data kerusakan di berbagai titik pascabanjir.
Minim Pencegahan, Krisis Tanggul Adalah Bom Waktu
Tanggul yang kritis dan nyaris roboh bukan hanya soal infrastruktur yang rusak. Di balik itu ada ancaman serius terhadap keselamatan warga, risiko banjir bandang, dan potensi kerugian ekonomi yang besar. Kerusakan tanggul juga memperlihatkan lemahnya sistem pemeliharaan rutin serta absennya mitigasi jangka panjang.
Skema seperti penanganan darurat pascabanjir jelas tidak cukup jika tidak dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi tanggul, desain saluran air, serta perubahan karakter aliran sungai akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan.
“Masalah seperti ini tak bisa terus-menerus didiamkan dan hanya mengandalkan BBWS. Harus ada sinergi antara Pemkab, BBWS, dan masyarakat untuk membangun sistem tanggul yang berkelanjutan,” ujar seorang aktivis lingkungan di Mojoagung.
Kesimpulan: Perlu Desakan Politik untuk Akselerasi Penanganan
Langkah Pemkab Jombang untuk mengirim surat ke BBWS Brantas bisa jadi sekadar prosedur administratif jika tidak dibarengi desakan politik dan advokasi anggaran yang serius. Terlebih, jika longsoran tanggul sudah menyentuh bangunan rumah warga, maka ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan krisis kemanusiaan kecil yang bisa membesar sewaktu-waktu.
BBWS Brantas sebagai institusi teknis di bawah Kementerian PUPR juga perlu mempercepat respon, mengingat longsor tanggul terjadi hampir setiap tahun dengan pola dan lokasi yang berulang. Selama solusi hanya bersifat tambal sulam dan reaktif, keselamatan warga akan tetap berada di tepi jurang bencana.
Headshot Media akan terus memantau dan mengawal perkembangan penanganan tanggul longsor ini sebagai bagian dari komitmen terhadap jurnalisme publik dan pengawasan anggaran negara.