Konsorsium Peduli Jombang Soroti Tiga Isu Strategis: Demokrasi Mandek, Ekonomi Sulit, dan Komersialisasi Pendidikan
Jombang – Konsorsium Peduli Jombang (KPJ) kembali menyuarakan keresahan publik atas arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang dinilai kurang berpihak kepada prinsip demokrasi partisipatif dan keadilan sosial. Dalam forum bertajuk “Merawat Demokrasi Partisipatif di Lingkungan Pemkab Jombang”, KPJ menyoroti tiga problem krusial yang kini mengemuka di tengah masyarakat: krisis demokrasi, ketimpangan ekonomi, dan komersialisasi pendidikan.
Demokrasi Tanpa Akses Informasi
Dalam notulensi pertama, KPJ menegaskan bahwa demokrasi sejatinya menuntut keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hal ini terancam lumpuh di tingkat daerah bila tak dibarengi dengan keterbukaan informasi, terutama terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah (APBD).
“Transparansi bukan sekadar slogan, tapi hak konstitusional warga yang dijamin UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sayangnya, hingga kini, akses terhadap data APBD di Jombang masih sangat terbatas,” ujar Ketua KPJ, Gus Faiz, saat diwawancarai usai forum berlangsung.
Menurutnya, partisipasi publik hanya bisa bermakna jika rakyat memiliki informasi utuh dan jelas tentang arah kebijakan daerah.
Ekonomi Mencekik, Rakyat Terjepit
Kondisi ekonomi Kabupaten Jombang juga menjadi sorotan tajam KPJ. Mereka menyebut bahwa mayoritas warga, khususnya kalangan menengah ke bawah, saat ini tengah berada di ambang krisis. Banyak yang tergelincir menjadi “miskin baru” karena lemahnya daya beli dan minimnya intervensi sosial dari negara.
“Jangan heran kalau semua pihak sekarang menoleh ke pemerintah. Hanya negara yang punya sumber daya dan infrastruktur untuk meredam krisis. Tapi justru yang terjadi, masyarakat malah kesulitan mengakses bantuan atau program pemulihan,” terang Gus Faiz.
Ia menambahkan, pelaku UMKM, petani, hingga buruh mengalami stagnasi karena perputaran uang mandek, sementara belanja publik tak kunjung dirasakan dampaknya secara nyata.
Pendidikan Jadi Komoditas
Dalam notulensi ketiga, KPJ menyoal sistem pendidikan di Jombang yang mereka nilai telah dikapitalisasi. Fenomena mahalnya biaya pendidikan, praktik pungutan, serta layanan pendidikan yang bersifat transaksional menjadi indikasi bahwa pendidikan kini lebih berorientasi pada profit ketimbang pemerataan akses.
“Logika pasar sedang menggerogoti sistem pendidikan kita. Ini bukan hanya soal mahal atau murah, tapi soal kesenjangan dan hilangnya esensi pendidikan sebagai hak dasar warga negara,” kritik Gus Faiz.
KPJ mendesak Pemkab Jombang agar lebih hadir dalam regulasi dan pengawasan dunia pendidikan, agar tidak menjadi ladang bisnis segelintir pihak.
Catatan Redaksi:
Konsorsium Peduli Jombang menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemkab Jombang dengan pendekatan partisipatif dan kritis. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis, karena demokrasi tidak akan tumbuh tanpa keterlibatan aktif dari rakyat.