Proyek Jalan Baru ke Kawasan Industri Utara Brantas Terancam Tertunda, Pemkab Jombang Pesimistis
Headshot Media – Harapan Pemkab Jombang untuk membangun jalan baru menuju rencana Kawasan Industri (KI) di wilayah utara Sungai Brantas tampaknya harus ditunda. Hal ini menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada sejumlah program infrastruktur nasional.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan jalan tersebut ke pemerintah pusat sejak Januari lalu. Rencananya, proyek ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Namun saat ini semua proyek infrastruktur dari APBN, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), sedang mengalami penurunan karena efisiensi anggaran. Kemungkinan besar tahun ini belum bisa terealisasi,” jelas Bayu, Sabtu (20/4).
Pembangunan jalan baru ini dianggap krusial karena akan menjadi akses utama menuju kawasan industri yang direncanakan di wilayah utara Brantas. Proyek ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2021–2041.
Dalam perda tersebut, disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) memiliki luas total 2.685 hektare yang tersebar di 19 kecamatan. Sementara rencana pengembangan Kawasan Industri difokuskan di empat kecamatan, yakni Bandarkedungmulyo, serta Kabuh, Ploso, dan Kudu yang berada di utara Sungai Brantas.
Menurut Bayu, jalan yang direncanakan membentang sepanjang dua kilometer dengan lebar 20 meter, menghubungkan Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Kudu. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran hampir Rp 170 miliar karena pembangunannya dimulai dari nol.
“Jumlah anggaran yang besar itu membuat kami ajukan ke pusat. Kalau mengandalkan APBD, sangat berat,” tambahnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.2 Jatim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Siti Sekar Gondo Arum, juga menyampaikan hal senada. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian PUPR terkait kelanjutan proyek ini.
“Kita menunggu saja informasi resmi dari kementerian. Tahun ini anggarannya masih dalam tahap efisiensi,” ujar Sekar.
Pemkab Jombang sendiri kembali mengirim surat permohonan ke pemerintah pusat awal tahun ini, berharap agar pembangunan akses strategis tersebut tetap bisa didanai oleh APBN. Jalan ini dinilai sangat penting karena akan mempercepat pengembangan kawasan industri dan menarik minat investor untuk segera membangun.
“Kalau akses jalannya sudah tersedia, industri akan cepat masuk. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Bayu. (ear)