Miliaran Uang Negara Melayang, Proyek BUMDesma di Denanyar Jombang Mandek Tanpa Jejak
Jombang – Proyek Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang dibentuk di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, terancam menjadi potret kegagalan pengelolaan dana rakyat. Menghabiskan total anggaran nyaris Rp 1 miliar, program yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu kini mati suri—bahkan cenderung ditinggalkan.
Bangunan kandang sapi dan ayam petelur yang dibangun dari dana pusat dan penyertaan modal desa kini terbengkalai, tak terawat, dan kosong melompong. Tidak ada aktivitas peternakan, bahkan jejak hewan ternak pun tak tersisa. Biogas yang dibangun sebagai bagian dari ekosistem pertanian berkelanjutan juga mangkrak tak berfungsi.
“Sudah sekitar 4 atau 5 bulan tidak ada kegiatan lagi di sana. Saya sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu,” ujar Supri, salah satu warga setempat, saat ditemui Kamis (17/7).
Menurutnya, pada awal peluncuran program sekitar tahun 2021, kandang diisi sekitar 10 ekor sapi dan 500 ekor ayam petelur. Namun seiring waktu, ternak menghilang tanpa kejelasan. “Ayam sempat jalan, bahkan sempat tambah kandang, tapi tiba-tiba berhenti. Ayamnya ke mana, nggak tahu. Mati atau dijual, warga nggak ada yang diberi tahu,” lanjutnya.
Program ini sejatinya mengandalkan dua sumber anggaran besar: bantuan dari Kemendes PDTT sebesar Rp 500 juta dalam bentuk fisik (sapi, ayam, kandang, dan instalasi biogas), serta penyertaan modal dari sepuluh desa anggota BUMDesma yang total nilainya juga mencapai Rp 500 juta—masing-masing desa menyetor Rp 50 juta dari dana desa (DD).
Ironisnya, meskipun ada pertemuan antara beberapa kepala desa, pengurus BUMDesma, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, tidak ada kejelasan tindak lanjut maupun pertanggungjawaban atas dana yang telah digelontorkan. Sementara warga hanya bisa melihat puing-puing program yang semula digadang-gadang menjadi tumpuan ekonomi desa.
Program ini semestinya menjadi simbol kolaborasi antar desa untuk kemandirian ekonomi, namun kini justru menjadi monumen pemborosan anggaran negara. Lenyapnya aset, nihilnya evaluasi, dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait menunjukkan betapa rentannya tata kelola keuangan desa saat akuntabilitas absen sejak perencanaan.
Headshot Media akan terus menelusuri ke mana sebenarnya arah aliran dana BUMDesma ini, dan siapa yang mesti bertanggung jawab atas mandeknya program bernilai miliaran rupiah ini. (*)
Editor Adm