Mesin Datang, Petani Menunggu: Bantuan Alsintan Tiba di Jombang, Tapi Peruntukan dan Penerimanya masih menunggu Juknis Kementrian

Headshot Media Jombang – Puluhan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis traktor dan mesin tanam modern mulai berdatangan ke Kabupaten Jombang dalam dua bulan terakhir. Namun, alih-alih disambut dengan optimisme, kehadiran alsintan justru memunculkan pertanyaan: bantuan untuk siapa, dan dengan skema seperti apa?

Dari hasil pantauan Headshot Media, puluhan unit traktor roda 2 dan roda 4, serta beberapa unit combi atau mesin tanam padi, kini mengisi halaman Dinas Pertanian Jombang. Pemandangan ini menjadi simbol hadirnya modernisasi pertanian, namun juga sekaligus ironi administrasi yang belum siap.

Kepala Bidang Masih Tunggu Petunjuk, Distribusi Sebagian Ada Kejelasan

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Jombang, Eko Purwanto, membenarkan bahwa gelombang kedatangan alsintan ini berasal dari pemerintah pusat. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu kejelasan teknis terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Kami masih menunggu informasi dan petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian,” ujar Eko kepada Headshot Media, Senin (2/6). “Tujuan akhir dan nama-nama penerima belum resmi diumumkan.” ujarnya.

Meski demikian, pada Rabu (4/6) Eko mengonfirmasi bahwa pada hari ini setidaknya 7 unit traktor roda 4 dan 10 unit traktor roda 2 akan mulai didistribusikan kepada kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah masuk dalam daftar awal. Namun, tidak dijelaskan secara rinci siapa saja penerima tersebut dan apa indikator seleksinya.

Alsintan Datang, Tapi Sistem Belum Jalan

Distribusi alat pertanian seharusnya menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sektor pangan di daerah. Namun, distribusi yang berjalan tanpa transparansi dan tanpa kejelasan tujuan justru bisa memicu masalah baru: ketimpangan distribusi, penyalahgunaan bantuan, hingga pengabaian kelompok tani kecil yang tak punya akses politik maupun administratif.

Dalam banyak kasus di daerah lain, bantuan alsintan kerap kali jatuh ke tangan kelompok yang tidak benar-benar membutuhkan atau bahkan dijadikan alat politik menjelang pemilu. Jika Pemkab Jombang tidak menyusun mekanisme yang terbuka dan akuntabel, maka risiko serupa sangat mungkin terjadi.

“Alat pertanian ini bukan sekadar barang. Ia adalah bagian dari ekosistem kebijakan. Jika distribusinya tidak adil dan tidak sesuai kebutuhan, maka bukan produktivitas yang naik, tapi konflik dan ketimpangan,” kata seorang aktivis tani lokal yang enggan disebut namanya.

Produktivitas Terganjal Tata Kelola

Modernisasi pertanian memang tak bisa ditolak. Apalagi dalam konteks Jombang yang mulai menghadapi keterbatasan tenaga kerja tani dan perubahan iklim yang menuntut efisiensi tinggi. Namun, alat modern tidak akan menyelesaikan masalah jika distribusi dan pendampingan teknis tak berjalan beriringan.

Petani membutuhkan lebih dari sekadar traktor. Mereka perlu kepastian soal pupuk, harga jual hasil panen, perlindungan dari tengkulak, hingga jaminan subsidi input produksi. Tanpa ekosistem kebijakan yang terintegrasi, bantuan mesin bisa jadi hanya akan menumpuk di gudang atau disalahgunakan oleh elite kelompok.

Menanti Langkah Serius Pemkab

Kedatangan puluhan alsintan ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Jombang untuk memperbaiki tata kelola pertanian secara menyeluruh. Bukan hanya menjadi penyalur bantuan, Dinas Pertanian harus tampil sebagai fasilitator pembangunan agraris yang berpihak pada petani kecil dan memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak langsung ke sawah, bukan hanya ke papan nama gapoktan.

Publik juga berhak tahu: siapa penerima bantuan? Berdasarkan kriteria apa? Dan bagaimana mekanisme pemanfaatannya akan diawasi?

Karena jika tidak, mesin-mesin canggih itu hanya akan menjadi artefak kebijakan yang kosong: mengkilap di luar, tapi tak menyentuh akar masalah di dalam. (ear/yud)