Ironi di Tengah Krisis: Saat Anggaran Seret, Bupati Warsubi Justru Gaspol Beli Motor Kades
Headshot Media | Jombang — Di tengah gelombang pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang membuat sejumlah dinas di Kabupaten Jombang kelimpungan menyusun rencana kerja 2026, muncul kebijakan baru yang menuai sorotan publik: pembelian sepeda motor dinas bagi seluruh kepala desa melalui program Desa Mantra.
Langkah yang diumumkan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, ini dinilai nir empati dan tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tengah tertekan akibat lesunya perputaran ekonomi daerah.
“Kebijakan ini naif dan abai terhadap prioritas pembangunan,”
ujar aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik Lokma Mahyudin, SH, MKn, kepada Headshot Media, Senin (28/10).
Menurutnya, Pemkab Jombang semestinya fokus pada program-program produktif dan berorientasi publik, bukan sekadar proyek simbolik yang lebih condong pada politik visualisasi.
“Saat masyarakat menghadapi jalan rusak, drainase buruk, kawasan kumuh yang belum tersentuh program revitalisasi, dan ekonomi yang stagnan, Bupati justru menganggarkan pembelian motor untuk kepala desa. Ini bukan kebijakan yang prioritatif, tapi refleksi dari kepemimpinan yang kehilangan empati sosial,” tegas Lokma.
Dampak Pemotongan Anggaran dan Krisis Fiskal
Sejak pertengahan 2025, pemerintah pusat memang melakukan rasionalisasi anggaran transfer ke daerah. Pemotongan ini berimbas pada terbatasnya ruang fiskal Pemkab, terutama pada sektor pembangunan fisik dan dukungan ekonomi rakyat.
Beberapa dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dikabarkan mengalami kesulitan dalam menuntaskan rencana kerja untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan infrastruktur pendukung ekonomi lokal.
Namun, di tengah situasi fiskal yang terhimpit, muncul alokasi baru untuk pengadaan sepeda motor bagi kepala desa. Publik pun mempertanyakan: di mana letak urgensi dan nilai manfaatnya?
“Kebijakan ini seakan menegaskan bahwa logika pembangunan di Jombang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada simbol dan pencitraan,” ujar Lokma dengan nada prihatin.
Fiskal Tersumbat, Ekonomi Rakyat Tercekik
Selain kebijakan motor dinas, Lokma juga menyoroti fenomena tertahannya uang muka (DP) dan termin proyek infrastruktur yang seharusnya sudah cair. Ia menilai, pola ini justru menahan sirkulasi uang di lapangan dan memperpanjang stagnasi ekonomi.
“Padahal, proyek infrastruktur adalah instrumen fiskal paling efektif untuk menggerakkan ekonomi daerah. Kalau penyerapan anggarannya ditahan, kontraktor macet, buruh kehilangan kerja, dan ekonomi lokal ikut lesu. Ini bentuk kebijakan fiskal yang tidak hanya salah arah, tapi juga mencekik pelaku ekonomi,” tuturnya.
Kritik untuk Skala Prioritas
Lokma mengingatkan, dalam situasi krisis fiskal seperti sekarang, pemerintah daerah seharusnya menetapkan skala prioritas yang berpihak pada produktivitas ekonomi rakyat.
Menurutnya, bantuan operasional untuk kepala desa bisa diakomodasi melalui mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD) jika memang mendesak, tanpa harus membebani APBD kabupaten.
“Pemerintah daerah mesti bijak membaca konteks. Kebijakan boleh populis, tapi harus tetap realistis. Jangan sampai simbol kepemimpinan justru menegasikan rasa keadilan sosial,” ujarnya.
Menimbang Rasionalitas Kebijakan
Pengadaan motor untuk kepala desa mungkin terlihat sepele bagi sebagian pihak, tapi di tengah keterbatasan fiskal, langkah itu memunculkan pertanyaan moral:
Apakah benar kebutuhan itu mendesak?
Apakah manfaatnya lebih besar daripada risikonya terhadap program publik lain?
Dan yang lebih mendasar — apakah kebijakan ini masih berpihak pada rakyat kecil?
Kesimpulan
Kebijakan publik bukan sekadar soal siapa dapat apa, tetapi apa yang paling dibutuhkan rakyat saat ini.
Bupati Warsubi boleh saja berdalih bahwa motor kades adalah bentuk dukungan terhadap kinerja pemerintahan desa, namun di mata publik, kebijakan ini terlanjur dibaca sebagai simbol kemewahan di tengah krisis.
“Empati sosial dan ketepatan prioritas adalah ukuran sejati kepemimpinan,” tutup Lokma Mahyudin.
“Dan sayangnya, kebijakan motor kades gagal mencerminkan keduanya.”
Editor : Adm