Profil 6 Kepala OPD Strategis Jelang Mutasi Besar Pemkab Jombang, Potensial Mengganti Sekda
DOSSIER 1 — Investigasi Senyap dan Kabar Langit
HEADSHOT MEDIA – JOMBANG (Investigasi)
Menjelang mutasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pasca 20 Agustus 2025, perhatian publik tertuju pada kursi-kursi strategis di level kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah nama pejabat mulai dibicarakan sebagai kandidat yang bisa tetap bertahan, dipromosikan, atau bahkan digeser.
Headshot Media menyusun Dossier 1 ini untuk memberi gambaran tentang enam kepala OPD yang dianggap paling strategis pasca mutasi eselon II, III, IV kedepan. Santer terdengar pasca mutasi tersebut akan lanjut dengan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda). Adapun 6 Kepala OPD yang potensial menggantikan Sekda Agus Purnomo akan kami ulas satu persatu. Data diperoleh dari dokumen resmi Pemkab Jombang, portal OPD, arsip berita, dan wawancara internal berbagai sumber dan investigasi.
1. Bayu Pancoroadi – Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)
Peran strategis:
Dinas PUPR adalah salah satu OPD paling vital karena mengelola proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga pengelolaan ruang kota/kabupaten. Besarnya anggaran PUPR membuat kursi ini selalu menjadi incaran dalam rotasi jabatan.
Rekam jejak:
- Mengawasi program perbaikan jalan poros kabupaten yang menuai apresiasi sekaligus kritik karena molor di beberapa titik.
- Aktif mendorong penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi.
Potensi dalam mutasi:
Meski PUPR strategis, jabatan ini sering menjadi target perombakan untuk menempatkan figur yang sangat dekat dengan kepala daerah. Jika bupati ingin mengamankan proyek infrastruktur unggulan, jabatan ini nyaris pasti “dipanaskan” dalam bursa mutasi.
2. dr. Hexawan Tjahja Widada, M.KP – Kepala Dinas Kesehatan
Peran strategis:
Mengendalikan sektor kesehatan publik, termasuk program penanggulangan penyakit, peningkatan layanan rumah sakit daerah, dan program kesehatan ibu-anak. Dinkes juga memegang kendali atas alokasi anggaran kesehatan yang cukup besar.
Rekam jejak:
- Menginisiasi skrining kesehatan massal dan edukasi pencegahan HIV/AIDS di wilayah rawan.
- Menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas terpencil.
Potensi dalam mutasi:
Bisa bertahan jika kinerjanya dianggap memuaskan, tapi juga rawan diganti bila bupati ingin menempatkan figur yang lebih agresif dalam eksekusi program prioritas kesehatan.
3. Dra. Wor Windari, M.Si – Kepala DPMPTSP sekaligus Plh. Kepala Disdikbud
Peran strategis:
Memegang dua sektor sekaligus — investasi/perizinan (DPMPTSP) dan pendidikan/kebudayaan (Disdikbud). Kedua sektor ini bersentuhan langsung dengan visi bupati: menarik investor sekaligus memperkuat kualitas pendidikan.
Rekam jejak:
- Mempermudah layanan perizinan lewat sistem online terpadu.
- Menangani transisi program pendidikan pasca pandemi.
Potensi dalam mutasi:
Karena menguasai dua bidang vital, posisinya cukup rawan bila bupati ingin memisahkan fokus kerja atau menunjuk figur spesifik untuk masing-masing sektor.
4. Sholahuddin Hadi Sucipto – Kepala DPMD (Pemberdayaan Masyarakat & Desa)
Peran strategis:
DPMD berhubungan langsung dengan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, dan pemberdayaan masyarakat. OPD ini sering jadi medan politik tersendiri, mengingat kepala desa adalah simpul pengaruh politik di akar rumput.
Rekam jejak:
- Mengawal program pembinaan BUMDes dan pelatihan aparatur desa.
- Terlibat dalam mediasi konflik antar desa di beberapa wilayah.
Potensi dalam mutasi:
Posisi ini sangat mungkin menjadi arena kompromi politik — ditempati oleh figur yang bisa memastikan dukungan politik dari jaringan kepala desa.
5. Kepala Dinas Koperasi & UMKM (nama pejabat: belum terkonfirmasi penuh)
Peran strategis:
Sektor UMKM adalah basis ekonomi rakyat Jombang. Dinas ini menjadi penopang program pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah yang sering dijadikan branding politik kepala daerah.
Rekam jejak:
- Program pelatihan UMKM berbasis digital marketing.
- Penguatan koperasi desa untuk akses modal murah.
Potensi dalam mutasi:
Relatif fleksibel, tapi bisa jadi “kursi hadiah” bagi pendukung politik, mengingat sektor ini punya ruang publikasi luas dan relatif minim risiko politik.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (nama pejabat: belum terkonfirmasi penuh)
Peran strategis:
Bappeda mengatur arah pembangunan jangka menengah, memproses rencana APBD, dan menyinkronkan visi-misi bupati dalam program konkrit. Tanpa Bappeda, mesin birokrasi tak punya peta jalan yang jelas.
Rekam jejak:
- Penyusunan RKPD dan sinkronisasi program prioritas lintas OPD.
- Mengawal penganggaran infrastruktur strategis dan program layanan publik.
Potensi dalam mutasi:
Jika bupati ingin memperkuat kontrol penuh terhadap perencanaan, jabatan ini akan jadi prioritas pengisian.
Analisis Pola Mutasi
Berdasarkan tren di periode sebelumnya, mutasi di Jombang kerap dipakai untuk:
- Konsolidasi kekuasaan — memastikan pejabat strategis loyal kepada bupati.
- Akselerasi program prioritas — menempatkan figur yang cepat dan patuh dalam eksekusi.
- Kompensasi politik — memberi jabatan sebagai imbalan dukungan dalam pilkada.
Risiko yang harus diwaspadai adalah merosotnya profesionalisme birokrasi jika pengisian jabatan tidak berbasis meritokrasi.
Penutup
Mutasi pasca 20 Agustus 2025 akan menjadi momen penentu arah birokrasi Jombang di bawah Warsubi. Apakah ia akan menegakkan meritokrasi dan mengangkat pejabat berprestasi, atau sekadar menempatkan loyalis demi kenyamanan politik? Demikian juga pasca mutasi eselon II, III,dan IV yaitu mutasi paling seru dan penuh gesekan adalah mutasi sekda Jombang.
Publik, DPRD, dan media harus memantau ketat proses ini. Karena pada akhirnya, kualitas pejabat yang duduk di kursi OPD akan langsung memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima warga.
Tunggu Dossier II….