Bupati Warsubi Gaspol Program Motor Kades, Aktivis: “Jangan Jadikan Kebijakan Ini Sekadar Pencitraan Visual”
JOMBANG – HEADSHOT MEDIA.
Rencana Bupati Jombang Warsubi memberikan sepeda motor baru kepada seluruh kepala desa lewat program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera untuk Semua) menuai beragam tanggapan publik. Di tengah keterbatasan fiskal dan pemangkasan dana transfer dari pusat, sejumlah kalangan menilai kebijakan itu perlu ditinjau ulang agar tidak salah arah dalam prioritas pembangunan daerah.
Salah satu suara kritis datang dari Lokma, SH, MKn, ex aktivis 98 dan pemerhati kebijakan publik yang juga berprofesi sebagai pengacara di Jombang. Dalam wawancara dengan Headshot Media, Lokma menilai kebijakan tersebut “terlalu visual” dan berpotensi menjadi simbol politik ketimbang solusi pelayanan publik yang substantif.
“Kalau konteksnya peningkatan pelayanan, kita dukung. Tapi kalau dasarnya sekadar seremonial agar terlihat perhatian ke desa, maka itu tidak bijak di tengah kondisi fiskal yang tertekan,” ujar Lokma, Selasa (29/10/2025).
Konteks fiskal yang tidak ideal
Lokma menjelaskan, saat ini Pemkab Jombang menghadapi situasi fiskal yang cukup menantang akibat pemotongan transfer pusat dan menurunnya ruang belanja daerah. Beberapa dinas bahkan dilaporkan harus memangkas kegiatan pembangunan untuk tahun 2026.
“Kita tahu sebagian OPD kesulitan menyusun program karena dana pusat berkurang. Jadi logika keuangannya sederhana: ketika anggaran menipis, fokuslah ke kebutuhan dasar warga, bukan fasilitas birokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan prioritas di desa-desa Jombang masih berkutat pada infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan akses ekonomi produktif. Program pemberian motor dinas secara massal dianggap tidak otomatis meningkatkan kinerja pemerintahan desa jika tidak diiringi sistem evaluasi dan pengawasan yang jelas.
Risiko politisasi dan moral hazard
Lokma juga menyoroti potensi politisasi aset publik dalam kebijakan semacam ini. Tanpa regulasi penggunaan yang ketat, kendaraan dinas kepala desa bisa disalahgunakan untuk kepentingan non-pemerintahan.
“Di daerah, aset semacam itu sering kali tidak punya garis batas tegas antara kepentingan publik dan kepentingan politik. Kalau pengadaan motor ini tidak diatur secara transparan, maka mudah disalahartikan sebagai imbalan loyalitas politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat Desa Mantra seharusnya diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi dan kelembagaan desa, bukan hanya membangun citra birokrasi yang terlihat aktif namun miskin inovasi.
Kritik terhadap budaya politik visual
Lokma menilai, gaya kepemimpinan yang terlalu menonjolkan simbol—seperti proyek visual dan kegiatan seremonial—merupakan gejala umum dalam politik daerah. Ia menyebutnya sebagai bentuk “politik visualisasi”, di mana kebijakan lebih diarahkan pada apa yang terlihat menarik di publik, bukan pada dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Memberi motor dinas serentak itu sangat fotogenik, gampang dijual di media. Tapi apakah itu benar-benar menjawab problem struktural di desa? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bupati,” katanya.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya berangkat dari assessment kebutuhan, bukan sekadar visi politis. Ia mengingatkan bahwa alokasi fiskal harus berbasis data: mana desa yang memang memerlukan kendaraan operasional, mana yang lebih membutuhkan sarana lain.
Transparansi dan tanggung jawab publik
Di akhir wawancara, Lokma mendesak Pemkab Jombang agar memublikasikan secara terbuka mekanisme pengadaan, total anggaran, sumber pembiayaan, dan distribusi kendaraan.
“Kalau Pemkab yakin kebijakannya tepat, maka buka saja semua datanya. Masyarakat berhak tahu berapa nilai total proyek, siapa penyedianya, dan bagaimana aturan penggunaannya,” ujarnya.
“Jangan sampai publik melihat ini hanya sebagai kebijakan simbolik, sementara masalah struktural di desa tidak tersentuh.”
Headshot Media mencatat:
Program Desa Mantra yang diusung Bupati Warsubi memang menjadi ikon baru pembangunan desa di Jombang. Namun di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pelayanan dasar yang masih besar, kebijakan yang berorientasi visual tanpa analisis kebutuhan mendalam berpotensi menjadi beban politik sekaligus beban fiskal baru.
Reporter: Tim Headshot Media
Ilustrasi: Karikatur Headshot