Harga Tomat Runtuh, Bupati Warsubi Turun Tangan: Solusi atau Sekadar Pencitraan?

Harga Tomat Jatuh, Pemkab Jombang Bergerak: Warga Senang, Petani Masih Rentan

Jombang – Anjloknya harga tomat di pasar membuat petani di Jombang kelimpungan. Untuk merespons situasi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan aksi cepat dengan cara membeli hasil panen petani lalu membagikannya langsung kepada masyarakat.

Bupati Jombang, Warsubi, memimpin aksi ini bersama jajaran Pemkab pada Selasa (30/9/2025). Sebanyak 250 kilogram tomat diborong, dikemas per kilogram, kemudian dibagikan gratis di dua titik lokasi: area antrean pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jombang.

“Kami ingin petani tetap mendapatkan hasil meskipun harga di pasar sedang jatuh. Harapannya, harga bisa segera normal kembali dan petani tetap eksis,” ujar Warsubi.

Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo, serta Ketua Tim Penggerak PKK, Yuliati Nugrahani Warsubi, turut mendampingi kegiatan tersebut. Sejumlah warga tampak antusias. “Matur nuwun Abah Bupati, saya tadi ngurus akta kematian, eh malah dapat tomat gratis,” kata seorang warga di Dispendukcapil. Ucapan serupa juga datang dari pekerja TPA yang mengaku terbantu dengan pembagian tomat tersebut.

Literasi Kebijakan: Politik Karitatif atau Solusi Struktural?

Aksi borong dan bagi-bagi tomat ini disebut Pemkab sebagai langkah cepat membantu petani di tengah surplus panen yang membuat harga jatuh. Namun, langkah ini tak bisa dilepaskan dari kritik soal model kebijakan karitatif yang hanya bersifat instan.

Fenomena serupa sebenarnya kerap muncul di berbagai daerah saat harga komoditas pertanian anjlok. Pemerintah daerah sering memilih jalan pintas berupa operasi pasar, subsidi, atau aksi borong massal. Padahal, problem utama terletak pada rantai distribusi hasil pertanian yang panjang, lemahnya sistem resi gudang, hingga minimnya perlindungan harga di tingkat petani.

Di banyak literatur kebijakan publik, praktik seperti ini dikenal sebagai “politics of visualization” – kebijakan yang lebih menonjolkan simbol kepedulian secara kasat mata, alih-alih menyiapkan skema jangka panjang. Hal ini berpotensi membuat petani tetap rentan setiap kali harga jatuh.

Sebagai pembanding, sejumlah daerah lain mulai membangun solusi lebih berkelanjutan, seperti:

• Skema kontrak farming antara petani dan industri pengolahan.
• Penguatan koperasi tani agar memiliki daya tawar lebih tinggi.
• Pemanfaatan cold storage dan resi gudang untuk menahan produk saat harga rendah.
• Diversifikasi hilirisasi misalnya tomat diolah menjadi saus, pasta, atau produk turunan.

Jika pola tersebut tidak segera dikembangkan di Jombang, maka aksi borong semacam ini hanya akan menjadi “api padam sesaat” yang lebih bersifat pencitraan ketimbang kebijakan struktural.

Penutup

Aksi Bupati Warsubi memborong tomat tentu memberi sinyal kepedulian pemerintah terhadap nasib petani dan kebutuhan warga. Namun, persoalan lebih mendasar adalah bagaimana Pemkab Jombang menyiapkan sistem perlindungan harga yang berkelanjutan agar petani tidak selalu bergantung pada kebijakan karitatif ketika pasar tiba-tiba bergejolak. (*)

Editor : Adm