Ramai di Medsos, Lowongan Pendamping Kopdes Merah Putih Jombang Masih Tanda Tanya
Jombang, Headshot Media – Warga Jombang dihebohkan dengan informasi yang beredar luas di media sosial terkait pembukaan lowongan pendamping untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun hingga kini, belum ada kejelasan resmi dari pemerintah terkait mekanisme rekrutmen tersebut.
Isu ini mencuat setelah sejumlah unggahan di berbagai platform digital menyebutkan akan adanya rekrutmen pendamping Kopdes di seluruh desa, termasuk di Jombang yang memiliki 302 desa dan 4 kelurahan. Sayangnya, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya oleh pihak berwenang.
Dinkopum Jombang: Belum Ada Regulasi Resmi
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang, Gatut Wijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah provinsi maupun pusat mengenai proses perekrutan.
“Nanti yang membuka itu pemerintah kabupaten, provinsi, atau langsung pemerintah pusat, sampai sekarang belum jelas,” ujar Gatut saat dikonfirmasi pada Selasa (16/9).
Menurutnya, pihak Dinkop UM Jombang telah mengikuti rapat koordinasi virtual dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun belum juga ada penjelasan teknis yang gamblang.
“Kami sudah ikut rapat zoom, tapi belum ada kepastian soal teknisnya. Jadi belum bisa kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Ramainya isu ini di media sosial menandakan tingginya minat masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam program pendampingan Kopdes Merah Putih. Meski demikian, Gatut menegaskan bahwa informasi yang beredar masih bersifat prematur karena belum ditopang oleh dasar hukum atau surat edaran resmi.
“Informasi memang banyak beredar di media sosial. Tapi karena belum ada petunjuk resmi, kami belum bisa memastikan apa-apa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gatut mengatakan bahwa pihaknya juga belum mengetahui berapa jumlah pendamping yang akan dibutuhkan untuk wilayah Jombang. Bahkan mekanisme penempatan, apakah per desa, per kecamatan, atau dengan skema lain, masih menunggu keputusan pusat.
“Kami juga belum tahu, nanti penempatannya per desa atau per kecamatan. Semuanya masih menunggu arahan dari pusat atau provinsi,” pungkasnya.(*)
Editor : Adm