Proyek Strategis Daerah di Jombang Disorot, Rehabilitasi Puskesmas Keboan Terancam Molor
JOMBANG – Sejumlah proyek strategis daerah (PSD) di Kabupaten Jombang menjadi sorotan lantaran progres pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai jadwal. Salah satu proyek yang mengalami kendala adalah rehabilitasi Puskesmas Keboan di Kecamatan Ngusikan yang kini terancam molor.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang, Supradigdo, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, pelaksanaan proyek strategis, khususnya pekerjaan fisik, masih terus berlangsung. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Proyek rehabilitasi Puskesmas Keboan tercatat mengalami deviasi negatif lebih dari 10 persen.
“Secara umum pengendalian PSD ada di Inspektorat. Tapi secara teknis kami dilibatkan dalam rapat terkait proyek dinas kesehatan karena pengerjaan Puskesmas Keboan tertinggal lebih dari 10 persen dari target,” jelas Supradigdo, Senin (7/7).
Dalam rapat direksi yang digelar untuk membahas keterlambatan proyek tersebut, diputuskan perlunya langkah percepatan dari pihak kontraktor. Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme sesuai kontrak kerja.
“Penyedia harus melakukan langkah percepatan sesuai hasil rapat direksi. Dalam dua minggu ke depan ditargetkan ada capaian progres tertentu untuk mengejar keterlambatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, mengungkapkan ada empat paket proyek jalan yang masuk dalam skema PSD tahun ini. Di antaranya peningkatan ruas jalan Cukir-Mojowarno, Bareng-Wonosalam Pasar, rekonstruksi ruas Kauman-Gedongombo, serta peningkatan ruas Denanyar-Megaluh dan Ceweng-Kalianyar.
“Dari empat paket tersebut, dua sudah tuntas 100 persen yaitu ruas Cukir-Mojowarno dan Bareng-Wonosalam Pasar. Sedangkan ruas Kauman-Gedongombo sudah mencapai progres 85 persen,” jelas Bayu.
Untuk peningkatan jalan Denanyar-Megaluh dan Ceweng-Kalianyar, prosesnya masih dalam tahap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Bayu menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong percepatan agar seluruh proyek strategis dapat selesai tepat waktu.
Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa proyek strategis daerah merupakan bentuk nyata pelayanan publik yang tidak boleh sampai terbengkalai. Ia meminta semua perangkat daerah menjaga ritme pelaksanaan agar tidak ada proyek yang mangkrak di tengah jalan.
“Proyek strategis ini bukan sekadar realisasi anggaran, tapi menyangkut kepentingan masyarakat. Saya minta OPD dan kontraktor serius. Kalau ada kendala, segera laporkan dan cari solusi cepat,” tegas Warsubi.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifulloh, ST, menyatakan pihak legislatif akan terus memantau jalannya pelaksanaan PSD. Ia menyoroti pentingnya akuntabilitas penyedia jasa agar pelaksanaan proyek tidak merugikan masyarakat.
“Kami akan panggil dinas maupun penyedia jika keterlambatan tidak segera ditangani. Jangan sampai anggaran besar justru sia-sia karena kelalaian atau lemahnya pengawasan,” ujar Syaifulloh.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, publik berharap Pemkab Jombang mampu memastikan seluruh proyek strategis tuntas tepat waktu dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : adm