Pemkab Jombang Gelar Rembug Bareng PKL, Bupati Warsubi: “Dengar, Rangkul, Bangun dengan Hati”
Headshot Media – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) menginisiasi forum dialog bertajuk Rembug Bupati Bersama PKL pada Senin (26/5), yang digelar langsung di Pendopo Kabupaten. Kegiatan ini menjadi ruang aspiratif antara pemerintah dan para pedagang kaki lima (PKL) guna mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi sektor informal tersebut.
Ruang Aspirasi bagi PKL: Mendengar dan Membangun Kesepahaman
Puluhan PKL dari berbagai paguyuban hadir dalam forum tersebut. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan komunikatif, selaras dengan tema kegiatan: “Mendengar, Merangkul, Membangun dengan Sepenuh Hati.” Para pedagang diberikan kesempatan menyampaikan secara langsung berbagai masukan, keluhan, hingga usulan di hadapan Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudian Yazid, Forkopimda, Kepala Disdagrin Suwignyo, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyambut baik terselenggaranya forum rembug ini. Ia menegaskan bahwa PKL bukan sekadar pelaku usaha kecil, melainkan bagian integral dari denyut perekonomian daerah.
“PKL adalah aset daerah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari usaha ini, bahkan banyak pula yang berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru dari usaha yang dimulai secara sederhana,” ujar Warsubi.
BPTU Diserahkan, Penataan Tetap Gunakan Pendekatan Humanis
Sebagai bentuk komitmen pembinaan dan legalitas usaha, Bupati secara simbolis menyerahkan Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) kepada sejumlah pedagang dari pasar daerah, termasuk Pasar Peterongan dan Pasar Pon.
Meski demikian, Warsubi tak menutup mata terhadap persoalan yang timbul akibat aktivitas PKL di fasilitas publik, seperti trotoar dan ruang milik jalan. Hal ini, menurutnya, memunculkan masalah tata ruang dan kebersihan yang harus ditangani secara bijak.
“Penataan harus dilakukan, namun dengan pendekatan yang manusiawi dan adil. Kita tidak ingin menambah beban pedagang, justru kita ingin menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak,” tambahnya.
Opsi Sentra Baru dan Komitmen Bersama
Salah satu solusi yang didorong Pemkab adalah pengembangan sentra PKL baru. Bupati mencontohkan kawasan PKL di Jl KH Ahmad Dahlan yang dinilai cukup representatif dan tertata.
“Model seperti ini bisa dikembangkan di tempat lain, agar PKL tetap punya ruang usaha yang layak namun kota tetap tertib dan nyaman,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo berharap pertemuan ini menjadi titik awal lahirnya kesepakatan bersama antara pemerintah dan PKL, khususnya terkait komitmen menjaga ketertiban, kebersihan, dan keberlanjutan ruang usaha.
“Kami akan terus mendampingi, selama para PKL memiliki semangat untuk berjalan bersama dan saling mendengarkan,” ujar Suwignyo.
Forum ini diharapkan menjadi jembatan yang mampu mempertemukan kepentingan masyarakat kecil dengan tata kelola kota yang lebih tertib dan berkeadilan, tanpa mengorbankan hak usaha warga. (ear)