Polemik Wacana PTN di Wonosalam: Kemajuan atau Ancaman untuk PTS Lokal?
Oleh: [Cak Ear Mantan Mahasiswa Undar]
Wartawan Headshot Media
Wacana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Wonosalam, Kabupaten Jombang, tengah menjadi perbincangan hangat. Meski masih dalam tahap penjajakan, isu ini telah memicu pro dan kontra yang tajam, utamanya dari kalangan akademisi dan pengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai memiliki niat baik, tetapi pendekatannya masih menyisakan banyak catatan kritis.
Sebagai jurnalis yang berpijak pada logika publik dan analisa kebijakan, saya memandang penting untuk menyoroti persoalan ini dari berbagai sisi: mulai dari potensi manfaat, risiko implisit, hingga strategi ideal yang seharusnya ditempuh Pemkab agar tidak menciptakan kegaduhan di sektor pendidikan tinggi lokal.
Dampak Positif: Pemerataan Akses dan Potensi Ekonomi
Tidak bisa dipungkiri, kehadiran PTN di kawasan seperti Wonosalam akan membawa angin segar. Selama ini, wilayah dataran tinggi di selatan Jombang ini belum tersentuh secara optimal oleh pembangunan sektor pendidikan. Apalagi, mayoritas warganya harus menempuh jarak jauh untuk mengakses pendidikan tinggi di kota.
Dengan adanya PTN, akan terjadi pemerataan akses, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, serta efek domino ekonomi bagi warga sekitar: mulai dari usaha kos-kosan, makanan, hingga pariwisata lokal. Bahkan, UPN Veteran Jatim—yang disebut-sebut tertarik mendirikan kampus di sana—sudah memiliki lahan sendiri seluas 15 hektare. Ini menunjukkan kesiapan institusional yang tak bisa dipandang remeh.
Risiko Negatif: Potensi Menyeret PTS Lokal ke Jurang Kompetisi Tak Seimbang
Namun, efek positif ini tidak datang tanpa konsekuensi. PTS di Jombang, yang jumlahnya lebih dari 20 institusi, banyak yang tengah berjuang bertahan di tengah menurunnya jumlah mahasiswa dan ketatnya persaingan pasca-pandemi. Kehadiran PTN, dengan dukungan anggaran negara, biaya kuliah rendah, dan status sosial yang lebih tinggi di mata masyarakat, bisa menggerus eksistensi mereka secara perlahan.
Apakah Pemkab siap jika efek jangka panjang dari pendirian PTN justru menutup kampus-kampus swasta yang telah lebih dulu berkontribusi di Jombang? Ini bukan skenario fiktif. Sejarah di berbagai kota menunjukkan, tak sedikit PTS yang kolaps setelah PTN hadir di wilayah yang sama tanpa regulasi afirmatif yang jelas.
Kritik: Kurangnya Kajian Akademik dan Minimnya Partisipasi Publik
Salah satu titik lemah dari wacana ini adalah pendekatan yang terlalu elitis. Pemkab Jombang terkesan terburu-buru mengumumkan wacana PTN tanpa lebih dahulu membuka ruang diskusi publik yang inklusif. Meski akhirnya dilakukan pertemuan dengan para pimpinan PTS, namun pertemuan itu terkesan reaksioner, bukan proaktif sejak awal.
Padahal, keputusan sebesar ini seharusnya didasari pada kajian akademik menyeluruh, yang melibatkan ahli pendidikan tinggi, sosiolog, ekonom, hingga perencana tata wilayah. Tidak cukup hanya mengandalkan semangat “niat baik membangun”, jika prosesnya tidak melibatkan data, studi kelayakan, dan aspirasi dari hulu ke hilir.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemkab Jombang?
1. Bentuk Tim Kajian Independen.
Pemerintah seharusnya membentuk tim lintas institusi, berisi akademisi independen, tokoh masyarakat, dan pelaku pendidikan dari PTS dan PTN, untuk mengkaji dampak jangka pendek dan panjang secara objektif. Tim ini harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik, bukan sekadar mengamini niat pemerintah.
2. Lakukan Dialog Terbuka Berkala.
Pemkab perlu menyelenggarakan forum-forum terbuka yang melibatkan mahasiswa, dosen, pegiat pendidikan, dan warga Wonosalam sendiri. Rencana sebesar ini tidak boleh hanya jadi konsumsi elite birokrasi.
3. Rancang Regulasi Perlindungan untuk PTS.
Jika akhirnya PTN tetap dibangun, harus ada kebijakan afirmatif yang mendukung PTS agar tetap hidup. Misalnya, kolaborasi riset, pembagian konsentrasi studi, atau insentif pajak dan bantuan operasional khusus untuk PTS terdampak.
4. Hindari Proyek Mercusuar.
Terakhir, jangan sampai rencana PTN ini menjadi proyek simbolik atau ‘mercusuar’ semata. Kampus bukan sekadar bangunan dan nama besar. Ia harus tumbuh dari kebutuhan lokal, dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif.
Penutup: Jalan Tengah Itu Masih Ada
Gagasan membangun PTN tidak harus dihapus, tetapi juga tidak boleh dijalankan dengan gegabah. Kita bisa mengambil jalan tengah: membangun kampus negeri berbasis kolaborasi, bukan kompetisi. Jangan sampai niat baik menjadikan Jombang sebagai pusat pendidikan justru menciptakan ketimpangan baru dan menyisakan luka di tubuh pendidikan lokal.
Wonosalam mungkin sudah siap secara geografis, tetapi apakah kita sudah siap secara sosiologis, struktural, dan politis? Ini pertanyaan yang harus dijawab, sebelum kita terlanjur membangun sesuatu yang tidak kita pahami dampaknya secara utuh.
Headshot Media – Berani Tajam, Jujur Mengulas
(Lugas dalam menganalisa semua tentang Jombang)