“Pimpinan Konten”: Pendangkalan Peran Kepala Daerah di Era Politik Visual

Oleh: [Cak Ear Bakol Kates]

Di tengah derasnya arus media sosial dan ledakan budaya visual, kita menyaksikan fenomena aneh namun kini dianggap wajar: kepala daerah berlomba tampil di setiap sudut kegiatan, dari membuka lomba perkutut, meresmikan kamar mandi sekolah, hingga meninjau plafon sekolah yang ambrol. Seolah menjadi penting bahwa setiap gerak pemimpin harus viral, harus terekam kamera, dan harus menyentuh emosi publik. Padahal, seperti dikritisi oleh filsuf Rocky Gerung, ini adalah bentuk “pendangkalan”—bukan hanya terhadap akal sehat, tetapi juga terhadap makna dan fungsi dari kepemimpinan itu sendiri.

Populisme Visual dan “Pimpinan Konten”

Kita hidup di zaman di mana performa mengalahkan substansi. Bupati, wali kota, bahkan gubernur merasa perlu hadir dalam tugas-tugas teknis yang semestinya cukup ditangani oleh kepala dinas atau camat. Dalam semangat populisme yang berorientasi visual, pemimpin bukan lagi menjadi motor kebijakan, melainkan aktor konten.

Istilah “pimpinan konten” barangkali cocok disematkan pada mereka yang lebih sibuk memburu sorotan media ketimbang merancang arah pembangunan jangka panjang. Mereka tampil di Instagram mengaduk semen saat memperbaiki jalan rusak, menabur benih ikan di kolam warga, atau memanen padi sambil live TikTok, seolah-olah itu bentuk kepekaan sosial. Padahal, yang dilakukan adalah simulakra kepedulian—tiruan kepedulian yang dimodifikasi untuk kebutuhan pencitraan.

Tugas Kepala Daerah Bukan Menjadi Selebriti

Secara normatif, fungsi kepala daerah sudah jelas termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, mengkoordinasikan urusan pemerintahan, dan memfasilitasi pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan. Artinya, kepala daerah bukan eksekutor teknis lapangan, tapi pemimpin strategis yang bertanggung jawab pada arah kebijakan makro, tata kelola pemerintahan, dan pencapaian visi pembangunan daerah.

Kehadiran seorang bupati dalam seremoni peresmian kamar mandi SD bukan hanya membuang energi kepemimpinan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem manajemen birokrasi telah dikebiri menjadi alat panggung. Padahal, urusan seperti itu cukup dilakukan kepala dinas atau bahkan kepala sekolah, bukan kepala daerah.

Efek Turunan: Birokrasi Mandul, Rakyat Bingung

Ketika kepala daerah terjebak pada logika panggung, maka birokrasi tak lagi berjalan sesuai sistem. Setiap gerakan akan menunggu aba-aba dari atas. Kepala dinas kehilangan otoritasnya, camat kehilangan inisiatif, dan masyarakat akhirnya percaya bahwa perubahan hanya datang dari sang pemimpin konten. Bukan dari sistem, bukan dari sinergi kelembagaan, tetapi dari satu figur yang terus menerus tampil, seperti pahlawan dalam sinetron.

Lebih jauh, masyarakat kehilangan daya kritis. Ketika yang ditampilkan adalah wajah-wajah populis, maka kritik dianggap anti rakyat. Padahal, kehadiran fisik pemimpin di lapangan bukan jaminan problem struktural diselesaikan. Jalan rusak yang diperbaiki karena diviralkan bukan solusi; itu hanya reaksi kosmetik terhadap gejala, bukan perbaikan terhadap sistem.

Politik Simulasi dan Kematian Akal Sehat

Dalam kacamata filsafat politik kontemporer, fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk politik simulasi ala Jean Baudrillard. Apa yang kita lihat bukanlah realitas, tapi rekayasa realitas yang dirancang untuk menimbulkan kesan. Pemimpin yang sedang menyapu jalan hanya menyimulasikan kerja keras, bukan betul-betul menjadi solusi atas persoalan sampah kota. Di balik video yang menyentuh hati itu, ada tim media, naskah narasi, pencahayaan, dan tentunya framing politik.

Masyarakat awam yang dibanjiri citra semacam ini secara perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara kinerja nyata dan konten viral. Ini berbahaya. Sebab demokrasi membutuhkan rakyat yang rasional, bukan hanya yang sentimental.

Antitesis: Kepemimpinan Strategis dan Transformatif

Sudah saatnya kita menuntut pemimpin yang berpikir strategis, bukan hanya tampil simpatik. Kepala daerah seharusnya fokus pada:

• Merancang roadmap pembangunan jangka panjang, dengan memperhatikan potensi lokal dan daya dukung lingkungan.
• Menguatkan kelembagaan birokrasi, agar dinas-dinas bisa bekerja optimal tanpa harus menunggu aba-aba pencitraan.
• Mendorong inovasi tata kelola pemerintahan, dengan pendekatan digital, partisipatif, dan berbasis data.
• Memastikan anggaran publik diarahkan pada sektor produktif, bukan pada seremoni dan branding politik.

Seorang kepala daerah yang baik tidak perlu selalu tampil. Justru pemimpin yang bekerja di balik layar, membangun sistem, dan menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat, lebih layak disebut negarawan. Bukan selebgram.

Penutup: Rebut Kembali Akal Sehat Publik

Dalam suasana politik yang dijejali konten, kita perlu mengembalikan nalar publik ke dalam rel rasionalitas. Demokrasi bukan kontes pencitraan, dan kepala daerah bukan bintang reality show. Sudah saatnya kita menuntut pemimpin untuk kembali pada tupoksi aslinya: sebagai pemegang mandat rakyat untuk membawa perubahan struktural, bukan hanya kosmetik.

Jika tidak, kita hanya akan melahirkan generasi baru pemimpin yang pandai bermain algoritma tapi gagal membangun peradaban.