Pemkab Jombang dan BPS Perkuat Kolaborasi untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi lintas sektor guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan bertajuk “Kolaborasi Membangun Ekonomi Kabupaten Jombang melalui Sensus Ekonomi 2026” yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (11/6).
Acara tersebut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jombang Ibrahim Hadi Wibowo, para kepala OPD, serta camat. Sejumlah petugas sensus juga mengikuti kegiatan secara daring dari lokasi pelatihan.
Sebagai simbol dukungan bersama, Forkopimda dan BPS Jombang menandatangani komitmen untuk mengawal pelaksanaan sensus. Dukungan kepada petugas lapangan juga diwujudkan melalui pemasangan rompi dan kartu identitas secara simbolis, serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan selama menjalankan tugas.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 oleh perwakilan petugas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Jombang menjelaskan bahwa proses pendataan lapangan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 secara serentak.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai instrumen strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan program ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta berbagai program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data sensus akan membantu pemerintah mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi unggulan Jombang, mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga pariwisata religi. Informasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM, bantuan usaha, pelatihan, dan berbagai bentuk stimulus ekonomi lainnya.
Selain itu, hasil pendataan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha sehingga pemerintah dapat menyiapkan kebijakan dan regulasi yang lebih responsif.
Bupati Warsubi juga meminta seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing. Peran media massa dinilai penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar.
Kepada para pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, Warsubi mengajak untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan benar kepada petugas sensus. Ia memastikan bahwa seluruh informasi yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, aparat keamanan, dan masyarakat, Kabupaten Jombang optimistis Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.