Pemkab Jombang Anggarkan Rp 17,9 Miliar untuk Sekolah Rakyat di Area Terminal Barang Tunggorono
JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengalokasikan dana sebesar Rp 17,9 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan dan pengurukan lahan di kawasan terminal barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji membenarkan bahwa anggaran tersebut sudah disahkan dalam rapat paripurna pekan lalu dan kini tengah diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk proses verifikasi.
“Ya, sekarang masih dalam proses verifikasi gubernur,” ujar Hadi saat dikonfirmasi pada Kamis (24/7). Sesuai tahapan, proses verifikasi maksimal memakan waktu 14 hari kerja. Jika tidak ada revisi, anggaran tersebut sudah bisa digunakan mulai 1 Agustus 2025.
DPRD dan Pemkab Jombang telah menyepakati rincian alokasi anggaran, yakni Rp 8,86 miliar untuk pengadaan lahan yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, dan Rp 9,12 miliar untuk pekerjaan tanah uruk yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.
“Sudah kita sepakati bersama Abah Bupati Jombang. Kami di DPRD akan terus mengawal prosesnya agar berjalan lancar, mulai dari appraisal harga tanah sampai tahapan pengurukan,” tegas politisi PKB ini.
Hadi menambahkan bahwa pengawasan DPRD menjadi penting mengingat program Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata.
Ia juga menyinggung proyek sebelumnya di kawasan Denanyar yang batal dilanjutkan karena kendala luasan lahan. “Kita tidak ingin kasus seperti di Denanyar terulang. Oleh karena itu, aspek teknis dan kewajaran harga akan menjadi fokus pengawasan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmennya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari strategi jangka panjang Pemkab dalam memperkuat pendidikan masyarakat miskin.
“Insyaallah ini bentuk dukungan nyata kami untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Harapannya bisa segera direalisasikan tahun depan,” ujar Bupati Warsubi.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berbasis inklusi sosial yang menyasar warga miskin dan rentan yang selama ini tertinggal dalam akses pendidikan formal. Pembangunan gedung permanen di Tunggorono diharapkan bisa menjadi tonggak baru pemerataan pendidikan di Kabupaten Jombang. (*)
Editor : adm