Gedung SKB Mojoagung Direhab, Sekolah Rakyat Jombang Siap Dibuka Tahun Ajaran 2025/2026
Headshot Media – Pemkab Jombang terus mematangkan peluncuran Sekolah Rakyat. Fasilitas belajar sementara kini disiapkan dengan merehabilitasi gedung milik SKB Mojoagung. Rencananya, kegiatan pembelajaran akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang.
Pantauan di lokasi Rabu (28/5), sedikitnya ada empat titik bangunan yang tengah direhab. Kepala SKB Mojoagung, Thohari, menjelaskan bahwa gedung-gedung tersebut nantinya akan difungsikan sebagai ruang kelas, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya. “Ada empat bangunan yang diperbaiki. Sistemnya boarding school, jadi butuh asrama,” ujar Thohari, Kamis (29/5).
Rehabilitasi ini berdampak langsung pada kegiatan belajar PAUD dan pendidikan kesetaraan yang selama ini menempati kompleks SKB Mojoagung. Untuk sementara, dua layanan pendidikan nonformal tersebut dipindahkan ke lokasi lain. PAUD dialihkan ke bekas kantor Wilker Mojoagung, sedangkan kegiatan pendidikan kesetaraan dipindahkan ke eks gedung SD di Desa Kademangan.
Thohari menyebut pemindahan ini bersifat sementara. Setelah pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono selesai, kegiatan PAUD dan kesetaraan akan kembali menempati gedung SKB. “Sebenarnya ini momentum yang menguntungkan juga karena bangunan kami memang sudah waktunya diperbaiki,” imbuhnya.
Rehabilitasi gedung ini merupakan bagian dari proyek nasional bertajuk Pekerjaan Sekolah Rakyat Tahap I yang didanai APBN 2025. Proyek ini dikerjakan oleh NINDYA-ADHI KSO, dengan pengawasan konsultan Yodya-Virama KSO. Dari papan nama proyek yang terpasang, nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp 322,39 miliar untuk pengerjaan di 65 lokasi pada 24 provinsi. Masa kontrak dimulai 10 Mei 2025 dan ditargetkan rampung dalam 60 hari kerja.
Sementara itu, Pemkab Jombang kini juga tengah menyelesaikan tahap seleksi calon siswa dan rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, pemkab hanya membuka dua rombongan belajar: 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA. “Untuk jenjang SD belum dibuka. Pendaftar sudah melebihi kuota, ada 53 siswa SMP dan 52 siswa SMA yang masuk seleksi terakhir,” terang salah satu pejabat pemkab usai paripurna DPRD Jombang (28/5).
Seleksi dilakukan dengan ketat. Pemkab memastikan hanya siswa dari keluarga benar-benar tidak mampu yang bisa mengakses layanan ini. “Kita akan lakukan verifikasi faktual langsung ke rumah masing-masing calon siswa agar program ini tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pengajar juga terus berjalan. Guru yang direkrut diprioritaskan dari kalangan ASN, sesuai permintaan Kementerian PUPR. Jika kebutuhan belum terpenuhi, pemerintah pusat akan melakukan penambahan dari jalur khusus. (ear/yud)