“Menu Sensitif” di Balik Program Desa Mantra: Bupati Warsubi Dinilai Kehilangan Sense of Crisis
HEADSHOT MEDIA – Jombang.
Program Desa Mantra yang digadang sebagai perwujudan visi dan misi Bupati Jombang, Warsubi, bersama Wakil Bupati Gus Salman, kini menuai sorotan. Di antara sepuluh “menu” kegiatan yang ditawarkan dalam program senilai Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa itu, salah satu poin yang menimbulkan polemik adalah pengadaan kendaraan operasional pemerintah desa atau sepeda motor kepala desa.
Program Desa Mantra, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jombang, disebut bertujuan memperkuat kapasitas desa dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah situasi ekonomi yang lesu dan kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, muncul kritik bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan sosial (sense of crisis) pemerintah daerah.
Program Opsional yang Menuai Reaksi
Sekretaris Daerah (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa Desa Mantra bersifat opsional. Pemerintah desa diberi keleluasaan memilih kegiatan yang sesuai kebutuhan.
“Jadi sesuai visi Abah Bupati, satu desa mendapat Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar. Di dalamnya ada program Desa Mantra dengan sejumlah menu, termasuk honor RT, takmir masjid, mushola, dan pengadaan kendaraan operasional desa,” ujar Agus, Jumat (31/10).
Agus menambahkan, pembelian kendaraan operasional disesuaikan dengan kondisi aset desa. Bila kendaraan lama sudah tidak layak pakai, desa bisa menghapus aset itu dan menggantinya menggunakan dana Desa Mantra.
“Tapi sifatnya tidak wajib,” tegasnya.
Meski demikian, di lapangan, kebijakan itu memunculkan pertanyaan: apakah pengadaan kendaraan bagi kepala desa relevan dengan kondisi ekonomi Jombang saat ini?
Ekonomi Lesu, Anggaran Mengendap
Pandangan kritis datang dari Lokma Mahyudin, SH, M.Kn, pengamat sosial dan Direktur Pusbakum Wardah. Ia menilai, kebijakan Bupati Warsubi tidak menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Bupati Jombang kehilangan sense of crisis. Di tengah lesunya ekonomi dan pemotongan anggaran transfer dari pusat, ia justru meluncurkan kebijakan yang mengiris hati rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup,” ujar Lokma kepada Headshot Media.
Ia juga menyoroti lambatnya pencairan anggaran infrastruktur yang dinilai memperburuk perputaran ekonomi daerah.
“Alih-alih mempercepat penyerapan APBD untuk menstimulus ekonomi, justru banyak anggaran diendapkan di Bank Jatim demi mengejar bunga deposito yang masuk ke PAD. Ini membuat ekonomi Jombang kering dan stagnan,” tambahnya.
Anggaran PAK Disunat, Dana Pesta Jombang Fest Membengkak
Kritik juga diarahkan pada pengalihan sebagian dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sejumlah dinas untuk pembiayaan Jombang Fest, sebuah acara yang baru selesai digelar belum lama ini.
Sejumlah sumber di lingkaran birokrasi dan media menyebut, pelaksanaan acara tersebut menyisakan “bau anyir” karena diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan keluarga Bupati.
“Memang kabar itu perlu diverifikasi lebih lanjut. Tapi isu adanya nepotisme dalam penunjukan EO atau vendor acara sudah ramai dibicarakan di kalangan aktivis, politisi, dan media,” kata Lokma.
Kemakmuran Kepala Desa dan Minimnya Transparansi
Sorotan lain muncul dari praktik pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai belum transparan. Beberapa perangkat desa mengakui, proyek DD banyak dikendalikan langsung oleh kepala desa.
“Sekarang hampir semua kepala desa ‘makmur’. Banyak yang jadi kontraktor proyek dana desa, atau minimal mendapatkan keuntungan lewat pihak ketiga yang ditunjuk,” ungkap salah satu sumber dari kalangan perangkat desa yang enggan disebut namanya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penambahan fasilitas kendaraan operasional kepala desa hanya akan memperkuat citra elitis di level pemerintahan desa, bukan memperkuat pelayanan publik.
Antara Janji Kampanye dan Realitas Sosial
Program Desa Mantra memang berangkat dari visi kampanye Warsubi–Salman untuk “memuliakan desa”. Namun, di tengah kontraksi ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah, kebijakan bernuansa simbolik seperti pengadaan sepeda motor berpotensi menimbulkan antipati publik.
“Jangan sampai janji politik justru menjelma jadi kebijakan yang memanjakan elite desa,” ujar Lokma. “Apalagi ketika rakyat menunggu langkah konkret pemerintah untuk membuka lapangan kerja, memperbaiki jalan lingkungan, dan mempercepat pembangunan yang tertunda.”
Daftar 10 Menu Program Desa Mantra
- Honor RT
- Honor RW
- Bantuan kegiatan RT
- Bantuan kegiatan Dasawisma
- Pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa
- Pengadaan pupuk organik/kompos/bokashi
- Pelatihan dan fasilitasi prasarana bagi Wirausaha Baru (WUB)
- Penyediaan dana talangan petani untuk BUMDes
- Sarana dan prasarana jalan desa (aspal hotmix, rigid beton, paving)
- Kendaraan operasional pemerintah desa
Catatan Redaksi
Kebijakan publik seharusnya berangkat dari empati terhadap situasi rakyat. Ketika daya beli turun, infrastruktur terbengkalai, dan aktivitas ekonomi belum pulih, keputusan untuk memprioritaskan pembelian kendaraan dinas desa menjadi ironi.
Program Desa Mantra mungkin lahir dari niat baik, namun tanpa tata kelola yang transparan dan keberpihakan pada kepentingan publik, ia bisa menjadi simbol baru dari politik pencitraan di tingkat desa.(*)
Editor : NS Headshot