Mahasiswa Jombang Tuntut DPRD dan Pemkab Segera Bertindak Atasi Tekanan Ekonomi Warga
JOMBANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Melihat Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Massa aksi berasal dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum. Mereka menilai gejolak ekonomi yang terjadi saat ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil seperti pelaku UMKM, petani, pedagang pasar tradisional, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang paling terdampak. Oleh sebab itu, mereka datang membawa sejumlah tuntutan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh DPRD maupun pemerintah daerah.
Tuntutan pertama adalah meminta DPRD bersama Pemkab Jombang melakukan pemetaan atau audit terhadap tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi terkini petani, pelaku UMKM, pedagang pasar, buruh, hingga kelompok rentan lainnya dan dipublikasikan kepada masyarakat dalam waktu maksimal 30 hari.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD membuka forum dialog atau dengar pendapat yang dapat diakses publik. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok serta perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung.
Mereka juga mendesak DPRD untuk mengawal lahirnya kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi petani, pelaku UMKM, dan pedagang kecil dari meningkatnya biaya produksi maupun distribusi yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Tidak hanya itu, mahasiswa meminta DPRD menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut secara terbuka kepada masyarakat dalam kurun waktu 100 hari setelah tuntutan diterima. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah konkret agar dampak tekanan ekonomi tidak semakin meluas.
“Kami ingin DPRD dan pemerintah daerah segera memetakan kondisi masyarakat yang terdampak dan menghadirkan solusi yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” ujar Daffa.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Darul Ulum, Sahrun Rozi Akbar, menilai perlindungan terhadap sektor ekonomi kerakyatan masih belum terlihat jelas. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan, namun kebijakan yang berpihak kepada petani, UMKM, dan pedagang kecil belum tampak secara nyata.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipatif agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun dan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta seluruh pimpinan dan perwakilan fraksi DPRD Jombang hadir secara langsung untuk berdiskusi dengan massa. Mereka berpendapat bahwa setiap fraksi memiliki pandangan serta solusi yang berbeda terkait persoalan ekonomi sehingga penting untuk disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Aksi berlangsung hingga sore hari dan sempat diwarnai ketegangan karena mahasiswa menunggu kepastian kehadiran para pimpinan fraksi. Bahkan, massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang jelas.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Jombang, Anas Burhani, menemui massa aksi dan menyatakan bahwa DPRD mendukung tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut memang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang saat ini.
“Kami memahami dan mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa karena hal itu sesuai dengan kondisi yang dirasakan masyarakat,” kata Anas.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan terbatas karena fungsi lembaga legislatif hanya mencakup pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Sedangkan pelaksanaan program dan kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Anas menegaskan DPRD akan meneruskan sekaligus mengawal berbagai tuntutan tersebut kepada pihak eksekutif. Bahkan, DPRD berencana mengagendakan rapat kerja khusus bersama Pemerintah Kabupaten Jombang guna membahas berbagai usulan yang disampaikan mahasiswa, termasuk kemungkinan penyediaan program perlindungan ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen membuka ruang transparansi dan melibatkan mahasiswa dalam mengawasi perkembangan pembahasan kebijakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara langsung sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal prosesnya dan menyampaikan perkembangan pembahasannya kepada masyarakat secara terbuka,” pungkas Anas.
Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi ekonomi daerah sekaligus dorongan agar pemerintah dan DPRD lebih responsif dalam menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari berbagai tekanan ekonomi yang sedang terjadi.