Hasil loby Bupati Warsubi : Jombang Masuk Prioritas Tahap Pertama Pembangunan Sekolah Rakyat Presiden Prabowo
HeadshotMedia – Kabupaten Jombang secara resmi masuk dalam daftar prioritas gelombang pertama pembangunan Sekolah Rakyat (SR)—program pendidikan unggulan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Jombang, Warsubi, melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat, 21 Maret lalu.
“Alhamdulillah, Jombang dipastikan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Tahun ini, akan dibangun jenjang pendidikan dasar lengkap, mulai dari SD, SMP hingga SMA,” ujar Bupati Warsubi pada Senin (31/3).
Tidak hanya dibangun secara fisik, program ini juga langsung akan memulai aktivitas belajar mengajar di tahun ajaran baru mendatang. Setiap jenjang akan dibuka dengan dua rombongan belajar (rombel).
“Tahun ini kita mulai dengan masing-masing dua rombel untuk SD, SMP, dan SMA,” jelasnya lebih lanjut.
Dari total 165 daerah yang menyatakan kesiapan membangun Sekolah Rakyat, hanya 45 daerah yang terpilih untuk mulai beroperasi tahun ini—dan Kabupaten Jombang termasuk salah satunya.
Setelah mendapat kepastian dari pemerintah pusat, Bupati Warsubi memastikan bahwa Pemkab Jombang akan mendukung sepenuhnya realisasi pembangunan SR. Salah satu langkah konkret adalah penyediaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare, sesuai arahan pusat yang meminta daerah menyediakan lahan antara 5 hingga 10 hektare,” paparnya.
Lahan yang akan digunakan berada di Desa Denanyar, sebuah lokasi strategis yang awalnya direncanakan untuk relokasi pasar. Namun, melihat urgensi dan dampak sosial dari pembangunan SR, pemanfaatan lahan pun dialihkan untuk pendidikan.
“Lahan ini awalnya untuk relokasi pasar. Namun, karena batas waktu pembangunan telah lewat dan kebutuhan pendidikan rakyat lebih mendesak, maka kami alihkan untuk Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Pembangunan fisik sekolah akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Sementara itu, Pemkab Jombang hanya bertugas melakukan pengurukan dan persiapan lahan.
Bupati Warsubi menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas yang mudah diakses oleh masyarakat kurang mampu. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Jombang.
“Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat, jadi sudah sepatutnya kita prioritaskan,” tegasnya. (ear)