Krisis Siswa Baru, Dewan Pendidikan Jombang Usulkan Merger 47 SD Negeri
Fenomena krisis siswa baru di puluhan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Jombang kembali menjadi sorotan. Sebanyak 47 SDN tercatat hanya mendapatkan kurang dari 10 pendaftar pada tahun ajaran 2025/2026. Bahkan, beberapa sekolah dilaporkan sama sekali tidak menerima peserta didik baru.
Situasi ini membuat Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang mendorong wacana merger (penggabungan) sekolah sebagai salah satu solusi untuk mengefisiensikan proses pembelajaran dan operasional pendidikan.
Sekolah Sepi, Guru Terancam Kehilangan Honor
Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Muhyiddin Zainul Arifin, menjelaskan bahwa jumlah siswa yang terlalu minim membuat proses belajar-mengajar tidak berjalan efektif. Kondisi ini juga berdampak langsung pada guru tidak tetap (GTT) yang kehilangan jam mengajar dan, secara otomatis, mengalami penurunan penghasilan.
“Wacana merger sekolah-sekolah yang minim peminat patut dipertimbangkan secara serius. Operasional sekolah sulit berjalan dengan murid yang hanya segelintir, termasuk soal pemberian honor untuk GTT,” ujarnya, Jumat (4/7).
Kompetisi Ketat dengan Sekolah Swasta
Salah satu faktor utama yang disebut menyebabkan turunnya minat terhadap SDN adalah menjamurnya sekolah swasta berbasis keagamaan yang memiliki fasilitas lebih baik serta mutu pembelajaran yang dinilai lebih unggul.
“Sekolah swasta kini berkembang dengan kualitas gedung dan tenaga pendidik yang mumpuni. Hal ini menarik minat orang tua, apalagi didukung kemampuan ekonomi mereka yang meningkat,” jelas Muhyiddin.
Fenomena ini turut diperkuat dengan berkurangnya jumlah anak usia sekolah dasar, yang disebut sebagai efek jangka panjang dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dengan slogan dua anak cukup.
Peran Dinas Pendidikan Dinanti
Dewan Pendidikan menilai saat ini saatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang melakukan evaluasi menyeluruh. Selain merumuskan kebijakan jangka panjang, pendekatan sosial ke masyarakat juga dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap SD negeri.
“Harus ada gerakan aktif dari kepala sekolah dan guru. Mereka bisa menjalin silaturrahmi langsung dengan warga sekitar, bahkan door to door ke rumah calon siswa,” tambahnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Wor Windari, belum memberikan keterangan resmi terkait usulan merger sekolah maupun strategi konkret atas rendahnya pendaftar di SDN.
Catatan Evaluatif
Data dari sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025 mencatat total 47 SDN di Jombang yang jumlah pendaftarnya berada di bawah 10 siswa. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga sinyal darurat terhadap keberlangsungan pendidikan negeri tingkat dasar di Jombang.
Langkah merger mungkin menjadi pilihan rasional. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan kajian mendalam, seperti jarak sekolah hasil merger terhadap pemukiman siswa, kesiapan sarana prasarana, dan jaminan tidak tergerusnya hak belajar siswa di pedesaan.
Yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga perlu menjawab tantangan besar: bagaimana meningkatkan daya saing SD negeri di tengah pesatnya kemajuan sekolah swasta?