Ketika konektivitas menjadi fondasi pembangunan, Jombang justru belum mampu menjawab ke mana arah angkutan umumnya.

Oleh: Earliyanto Pengamat sosial dan Program Pasca Sarjana Undar

Ada satu pertanyaan sederhana tetapi sangat mendasar dalam pembangunan sebuah daerah: bagaimana pemerintah memastikan masyarakat dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain secara mudah, murah, aman dan terjangkau?

Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan teknis perhubungan. Ia menyangkut ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan, hingga masa depan sebuah wilayah.

Dalam sebuah diskusi mengenai pembangunan Jombang, saya sebagai perwakilan mahasiswa S2 Ekonomi Pembangunan Universitas Darul ‘Ulum Jombang (Undar) mencoba mengajukan pertanyaan tersebut kepada Plt Kepala Bapperida Jombang, Noer Hajati.

Pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya visi Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap transportasi umum?

Bukankah sejak lama pembangunan ekonomi mengenal konsep bahwa konektivitas antarwilayah merupakan salah satu pendorong aktivitas ekonomi dan katalis bagi kesejahteraan masyarakat?

Lalu, mengapa Jombang seolah tidak memiliki visi yang jelas mengenai angkutan umum?

Apakah transportasi publik memang akan diserahkan kepada ojek online?

Jika demikian, bagaimana dengan masyarakat yang membutuhkan angkutan massal? Bagaimana pelajar, pekerja, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, maupun warga desa yang tidak memiliki kendaraan pribadi?

Dan pertanyaan berikutnya yang lebih sederhana: mengapa halte diperbaiki ketika angkutan umum yang seharusnya menggunakan halte tersebut justru semakin tidak terlihat?

Jawaban yang diberikan pemerintah dalam forum tersebut justru membuka persoalan baru.

Noer Hajati menyampaikan bahwa pertanyaan mengenai angkutan umum merupakan pertanyaan yang cukup sulit. Ia kemudian menjelaskan bahwa persoalan angkutan umum sebenarnya memiliki pihak atau organisasi yang menangani, dan menurutnya hal tersebut mungkin perlu dipikirkan ke depan.

Jawaban tersebut tentu tidak salah sebagai sebuah penjelasan administratif.

Tetapi bagi publik, jawaban itu belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya.

Sebab yang ditanyakan bukan semata-mata siapa yang mengurusi angkutan umum.

Yang ditanyakan adalah: ke mana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang?

Itulah persoalan yang jauh lebih penting.

Transportasi Bukan Sekadar Urusan Dinas Perhubungan

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, transportasi tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan kendaraan, trayek, terminal atau halte.

Transportasi adalah infrastruktur ekonomi.

Wilayah yang memiliki konektivitas baik akan lebih mudah menghubungkan pusat produksi dengan pasar, pekerja dengan tempat kerja, siswa dengan sekolah, masyarakat dengan rumah sakit, petani dengan pusat distribusi, serta pelaku UMKM dengan konsumen.

Sebaliknya, ketika konektivitas buruk, biaya ekonomi meningkat.

Masyarakat membayar lebih mahal untuk bergerak. Waktu perjalanan bertambah. Akses terhadap pekerjaan menjadi terbatas. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu.

Karena itu, ketika membicarakan pembangunan Jombang, transportasi umum semestinya tidak ditempatkan sebagai persoalan pinggiran.

Ia seharusnya menjadi bagian dari desain besar pembangunan daerah.

Jombang memiliki 21 kecamatan, ratusan desa, kawasan industri, sentra perdagangan, sejumlah perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api, serta ratusan pondok pesantren.

Potensi konektivitasnya sangat besar.

Bayangkan apabila transportasi umum dirancang untuk menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat ekonomi, kawasan industri, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, terminal, stasiun, hingga kawasan pesantren.

Mobilitas masyarakat akan meningkat.

Perputaran ekonomi juga berpotensi menjadi lebih luas.

Tetapi untuk mencapai itu semua, pemerintah harus terlebih dahulu mempunyai visi.

Bukan sekadar memperbaiki halte.

Jangan Sampai Halte Menjadi Monumen

Di sinilah muncul sebuah ironi.

Halte merupakan bagian dari infrastruktur transportasi publik. Tetapi halte tanpa angkutan umum pada akhirnya kehilangan fungsi utamanya.

Ia memang tetap menjadi bangunan.

Tetapi apakah ia masih menjadi bagian dari sistem transportasi?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan infrastruktur seharusnya berangkat dari kebutuhan layanan, bukan sebaliknya.

Jangan sampai pemerintah membangun atau memperbaiki halte terlebih dahulu, tetapi tidak memiliki kepastian mengenai kendaraan yang akan berhenti, trayek yang akan melintas, jadwal pelayanan, jumlah penumpang, hingga konektivitas dengan moda transportasi lainnya.

Jika itu terjadi, maka pembangunan hanya berhenti pada aset fisik.

Padahal masyarakat membutuhkan layanan.

Halte tidak mengantar manusia ke tempat kerja.

Halte tidak mengantar siswa ke sekolah.

Halte tidak mengantar pasien ke rumah sakit.

Halte tidak mengangkut pekerja menuju kawasan industri.

Yang melakukan semua itu adalah sistem transportasi yang bekerja.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan berapa halte yang dibangun atau diperbaiki, melainkan berapa trayek yang masih hidup, berapa armada yang beroperasi, berapa penumpang yang dilayani, dan bagaimana pemerintah akan menghidupkannya kembali?

Ketika Angkutan Umum Mati, Siapa yang Mengisi Kekosongan?

Ketika angkutan umum formal semakin berkurang, ruang mobilitas masyarakat tidak otomatis ikut menghilang.

Ruang itu akan diisi oleh moda lain.

Sepeda motor pribadi tumbuh.

Mobil pribadi meningkat.

Transportasi daring berkembang.

Dan di sejumlah tempat, masyarakat bahkan memilih menggunakan moda seperti sepur kelinci atau kereta wisata yang secara legalitas, keselamatan, dan kelaikan kendaraan tentu harus menjadi perhatian pemerintah apabila digunakan untuk mobilitas masyarakat.

Fenomena tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan ketertiban lalu lintas.

Ia merupakan indikator bahwa terdapat kebutuhan transportasi masyarakat yang belum sepenuhnya dijawab oleh sistem transportasi formal.

Ketika masyarakat membutuhkan angkutan tetapi pemerintah tidak menyediakan sistem yang memadai, masyarakat akan mencari alternatif.

Di sinilah pemerintah perlu hadir.

Bukan sekadar melarang moda yang tidak memenuhi ketentuan, tetapi juga menyediakan alternatif transportasi yang legal, aman, terjangkau dan layak.

Sebab tidak cukup mengatakan kepada masyarakat:

“Jangan menggunakan transportasi yang tidak laik.”

Pemerintah juga harus mampu menjawab:

“Lalu, transportasi publik yang aman dan terjangkau yang kami sediakan apa?”

Apakah Ojol Akan Menjadi Jawaban?

Pertumbuhan ojek online memang tidak dapat dipungkiri.

Transportasi daring telah memberikan solusi mobilitas yang cepat dan fleksibel bagi masyarakat.

Tetapi menjadikan transportasi daring sebagai substitusi utama transportasi publik juga perlu dipikirkan secara serius.

Ojol pada dasarnya adalah layanan individual berbasis permintaan.

Ia bukan pengganti sistem angkutan massal.

Tidak semua masyarakat mampu membayar perjalanan setiap hari dengan moda tersebut. Untuk perjalanan berkelompok, pelajar, pekerja berpenghasilan rendah, maupun konektivitas antarwilayah, transportasi massal tetap memiliki fungsi yang berbeda.

Karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak membiarkan masyarakat memilih antara kendaraan pribadi dan ojol semata.

Harus ada pilihan ketiga:

transportasi publik yang layak.

Jombang Punya Modal, Tinggal Punya Kemauan

Sesungguhnya Jombang mempunyai modal yang cukup untuk membangun sistem transportasi publik.

Ada stasiun.

Ada terminal.

Ada jaringan jalan.

Ada kawasan industri.

Ada pusat perdagangan.

Ada perguruan tinggi.

Ada rumah sakit.

Dan yang paling penting, ada konsentrasi pesantren yang menjadi salah satu karakter sosial-ekonomi Jombang.

Semua itu merupakan simpul-simpul mobilitas.

Tinggal bagaimana pemerintah menghubungkannya.

Misalnya, pemerintah dapat mulai memikirkan konsep angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan permukiman menuju terminal, stasiun, pasar, sekolah atau pusat aktivitas ekonomi.

Angkutan sekolah dapat diperluas.

Trayek yang sudah mati dapat dievaluasi.

Pemerintah dapat melakukan subsidi layanan pada rute yang secara ekonomi tidak menarik bagi operator tetapi secara sosial sangat dibutuhkan masyarakat.

Stasiun dan terminal dapat diintegrasikan dengan moda lain.

Bahkan pesantren dapat menjadi bagian dari desain konektivitas transportasi daerah.

Semua itu bukan sesuatu yang mustahil.

Yang dibutuhkan pertama-tama adalah roadmap.

Pertanyaan Besarnya Sekarang: Apa Visi Abah Warsubi?

Di sinilah pertanyaan tersebut akhirnya bermuara kepada kepemimpinan daerah.

Bukan untuk menyerang Bupati Jombang Warsubi secara personal.

Justru sebaliknya.

Publik membutuhkan penjelasan dari kepala daerah mengenai arah pembangunan transportasi Jombang ke depan.

Apakah transportasi umum akan dihidupkan kembali?

Apakah akan ada revitalisasi trayek?

Apakah Pemkab akan menyediakan angkutan sekolah?

Apakah akan dibangun konektivitas antarkecamatan?

Apakah stasiun, terminal, pasar, kawasan industri dan pesantren akan diintegrasikan dalam sistem transportasi?

Apakah pemerintah akan memberikan subsidi bagi trayek yang secara komersial tidak menarik tetapi secara sosial penting?

Dan yang paling penting:

kapan roadmap transportasi publik Jombang akan dibuat?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang mengurusi angkutan umum.

Sebab kepala daerah bukan hanya bertugas membagi urusan kepada perangkat daerah.

Kepala daerah bertugas menentukan arah.

Dinas menjalankan kebijakan.

Organisasi angkutan mengoperasikan layanan.

Operator menjalankan kendaraan.

Tetapi visi pembangunan tetap berada pada pemerintah daerah.

Karena itu, ketika pejabat perencana daerah belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan transportasi umum, publik tentu wajar jika kembali bertanya:

sebenarnya ke mana Jombang akan membawa transportasi publiknya?

Jangan Sampai Jombang Membangun Jalan, Tetapi Lupa Membangun Mobilitas

Pembangunan jalan memang penting.

Jembatan penting.

Halte penting.

Terminal penting.

Tetapi semuanya hanyalah bagian dari sebuah sistem.

Tujuan akhirnya adalah membuat manusia dapat bergerak.

Sebab pembangunan ekonomi bukan hanya tentang membangun gedung, jalan dan kawasan industri.

Pembangunan juga tentang memastikan masyarakat mampu mencapai semua itu.

Seorang anak desa yang dapat dengan mudah mencapai sekolah adalah bagian dari pembangunan.

Seorang pekerja yang dapat mencapai kawasan industri dengan ongkos terjangkau adalah bagian dari pembangunan.

Seorang pasien yang dapat mencapai rumah sakit tanpa harus bergantung kepada kendaraan pribadi adalah bagian dari pembangunan.

Seorang santri yang dapat bepergian dari pesantren menuju pusat kota dengan aman adalah bagian dari pembangunan.

Dengan kata lain, mobilitas adalah bagian dari kesejahteraan.

Maka persoalannya bukan apakah Jombang memiliki halte.

Bukan pula apakah Jombang memiliki jalan yang semakin bagus.

Pertanyaan besarnya adalah:

apakah Jombang memiliki sistem transportasi publik yang mampu menopang pembangunan ekonominya?

Sampai pertanyaan itu dijawab dengan sebuah kebijakan yang jelas, terukur dan berkelanjutan, kegelisahan mengenai arah transportasi publik Jombang akan tetap menjadi pertanyaan publik.

Dan pertanyaan itu kini layak diajukan secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi:

Apa sebenarnya visi transportasi umum Jombang lima sampai sepuluh tahun ke depan?

Karena jangan sampai suatu hari Jombang memiliki jalan yang semakin bagus, halte yang semakin banyak, tetapi masyarakat tetap bertanya:

“Kalau begitu, naik angkutan umum dari mana dan menuju ke mana?”

Itulah pekerjaan rumah transportasi yang sesungguhnya.