Jabatan Kosong Menumpuk, Pemkab Jombang Perlu Langkah Cepat Usai 41 ASN Purnatugas
Headshot Media Jombang – Kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mengalami peningkatan. Per 1 April 2025, tercatat sebanyak 41 aparatur sipil negara (ASN) resmi memasuki masa purnatugas. Kondisi ini semakin memperpanjang daftar kekosongan jabatan struktural di berbagai instansi pemkab, sementara proses pengisian masih belum menunjukkan kejelasan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa proses perizinan pengisian jabatan sedang dilakukan. Pengajuan izin tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan arahan Bupati Jombang. “Sesuai dengan instruksi Pak Bupati, kami sedang memproses perizinan ke pusat,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi pada Selasa (9/4).
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, dari 41 ASN yang pensiun per April 2025, terdapat rincian sebagai berikut: dua pejabat eselon III, yakni sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan kepala bidang pemasaran pariwisata di Disporapar; satu pejabat eselon IV, yaitu kepala seksi sumber daya aparatur di Satpol PP; 26 orang dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; serta 12 orang dari staf pelaksana.
Kekosongan ini menambah daftar panjang jabatan yang belum terisi di lingkup Pemkab Jombang. Sebelumnya, per Maret 2025, BKPSDM mencatat sudah ada 74 posisi jabatan struktural yang kosong, mulai dari eselon II B hingga eselon IV B. Dengan tambahan purnatugas terbaru, angka kekosongan diperkirakan telah melampaui 100 jabatan.
Menanggapi situasi ini, Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. Dalam apel ASN pada Senin (8/4), Warsubi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik jual beli jabatan dalam pengisian posisi struktural. “Kami tidak akan menoleransi budaya transaksional dalam birokrasi. ASN berhak bersaing secara terbuka dan adil,” tegasnya.
Bupati juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan pengisian jabatan akan dilakukan secara transparan. Penelusuran rekam jejak, asesmen, uji publik hingga job fit akan menjadi bagian dari tahapan seleksi yang ketat. “Semua jabatan akan diumumkan secara terbuka. Kami ingin memastikan, bahwa setiap kebijakan yang diambil berdampak nyata untuk masyarakat,” imbuhnya.
Saat ini, seluruh jabatan yang kosong telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt) agar pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Namun, Pemkab menyadari bahwa pengisian definitif sangat penting agar kinerja birokrasi bisa optimal.
Rinciannya, dari data terakhir BKPSDM, terdapat lima jabatan kosong untuk eselon II B setingkat kepala dinas, staf ahli, dan asisten. Jabatan ini meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), Kepala Dinas Peternakan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip).
Sementara itu, kekosongan jabatan eselon III A setingkat sekretaris dinas berjumlah 14 orang, eselon III B setingkat kepala bidang ada 8 orang, eselon IV A setingkat kasubag di dinas dan badan sebanyak 32 orang, serta eselon IV B seperti kasubag kecamatan dan kepala seksi kelurahan mencapai 15 orang.
Pemkab pun menargetkan untuk segera mengajukan izin resmi kepada Kemendagri guna mendapatkan persetujuan pengisian jabatan. “InsyaAllah sesuai petunjuk Pak Bupati, dalam waktu dekat kami akan konsultasi dan mengajukan izin ke Kemendagri,” jelas Sekda Agus Purnomo.
Diharapkan, dengan komitmen terhadap transparansi dan meritokrasi, proses pengisian jabatan di Pemkab Jombang ke depan tidak hanya mengisi kekosongan struktur, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Kas/Ear)