Gaji Buruh Dicicil, DPRD Jombang Sidak Pabrik Plywood PT SGS
JOMBANG – Kebijakan pencicilan gaji yang diterapkan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), pabrik pengolahan kayu lapis (plywood) di Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, menuai sorotan tajam. Praktik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini membuat ratusan karyawan resah karena penghasilan bulanan mereka tak lagi diterima penuh tepat waktu.
Keresahan para pekerja akhirnya memantik perhatian Komisi D DPRD Jombang. Pada Jumat (19/9/2025), rombongan anggota dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik milik grup perusahaan nasional tersebut. Sidak dilakukan setelah Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) mengajukan aduan resmi dalam forum dengar pendapat beberapa pekan sebelumnya.
Buruh Terjepit, Gaji Dibayar 50 Persen di Awal
Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, mengungkapkan bahwa sejak lebih dari dua tahun terakhir buruh hanya menerima separuh gaji di awal bulan. Sisa pembayaran baru dilunasi beberapa hari kemudian tanpa kepastian waktu yang jelas.
“Buruh kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Banyak yang akhirnya terpaksa berutang karena tidak bisa menunggu sisa gaji,” keluh Hadi.
Menurut Hadi, persoalan makin pelik karena manajemen perusahaan dinilai minim memberikan penjelasan. Para pekerja mengaku tidak pernah mendapat kejelasan soal alasan kebijakan ini maupun rencana penyelesaiannya.
Manajemen Akui Tekanan Finansial
Dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD, Manajer PT SGS Jombang, Taufik Rizal Sutisna, tidak menampik adanya masalah keuangan. Ia menyebut, kerugian operasional pabrik Jombang mencapai sekitar Rp120 miliar, atau sekitar 35 persen dari kapasitas produksi.
“Perusahaan sedang dalam proses pemulihan. Kami tetap berkomitmen menunaikan kewajiban kepada karyawan, dan selisih waktu pembayaran tidak akan lebih dari tiga hari setelah pembayaran pertama,” jelas Taufik.
Ia menambahkan, pihaknya telah mendatangkan mesin produksi baru sebagai langkah pemulihan agar kinerja pabrik segera kembali normal.
DPRD Tekankan Pentingnya Transparansi
Meski menerima penjelasan, anggota Komisi D DPRD Jombang menilai manajemen harus lebih terbuka agar keresahan buruh tidak berlarut.
“Kalau memang perusahaan merugi, itu harus disampaikan secara terbuka. Jangan diam dan berharap pekerja memahami sendiri,” tegas Rahmat Agung Saputra, anggota Komisi D.
Rahmat mengingatkan, hubungan industrial yang sehat hanya bisa tercipta bila perusahaan transparan terhadap kondisi yang dihadapi. Menurutnya, keterbukaan dapat menjadi jembatan untuk mengurangi potensi konflik dan menjaga kepercayaan pekerja.
“Transparansi adalah kunci. Jika manajemen terbuka sejak awal, buruh akan lebih siap menerima dan memahami situasi,” tambahnya.
Sorotan Publik hingga Paripurna DPRD
Isu pencicilan gaji ini sebelumnya juga sempat mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Jombang pada Senin (15/9/2025). Dalam forum itu, Ketua SBPJ menyoroti ketimpangan antara kesejahteraan buruh yang kian terjepit dengan kenaikan tunjangan anggota dewan, yang dinilai tidak selaras dengan kondisi riil para pekerja.
Kini, publik menanti langkah lanjutan dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Apakah pemulihan keuangan PT SGS mampu mengembalikan hak buruh secara penuh, atau justru memunculkan gelombang tuntutan baru, akan menjadi ujian besar bagi hubungan industrial di Jombang.(*)
Editor : Adm