JOMBANG, Headshot Media — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2025–2045. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai bagian dari komitmen fraksi menjaga kualitas perencanaan pembangunan jangka panjang sektor pariwisata.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menilai dokumen RIPPARDA masih belum menunjukkan arah pembangunan yang cukup jelas serta belum dilengkapi indikator kinerja yang terukur. Sekretaris Fraksi Golkar, Rahmat Agung Saputra, menegaskan bahwa rencana pembangunan pariwisata tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata.

“Perencanaan pariwisata tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa setiap target dapat diukur dan dicapai,” ujar Agung, Jumat (21/11).

Perlu Sinkronisasi dengan RTRW dan RPJMD

Golkar menekankan bahwa RIPPARDA harus selaras dengan dokumen induk lain seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tanpa sinkronisasi yang kuat, kebijakan pembangunan dikhawatirkan akan saling tumpang tindih dan menyulitkan implementasi di lapangan.

Menurut fraksi berlambang beringin itu, keselarasan dokumen bukan sekadar prosedur teknis, melainkan pondasi agar pembangunan pariwisata berjalan terarah dan efektif hingga tahun 2045.

UMKM dan Masyarakat Harus Jadi Aktor Utama

Golkar juga menegaskan bahwa keberhasilan sektor pariwisata sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai aktor ekonomi. Pemberdayaan UMKM, desa wisata, pelaku ekonomi kreatif, hingga penyedia jasa lokal harus menjadi prioritas utama dalam RIPPARDA.

Fraksi menilai pelibatan masyarakat bukan hanya aspek pemberdayaan, tetapi juga strategi memperkuat keberlanjutan ekonomi wisata Jombang.

Jombang Kota Santri, Identitas yang Harus Dijaga

Sebagai daerah dengan identitas religius yang kuat, Golkar mengingatkan agar arah pengembangan pariwisata tidak mengikis nilai-nilai keagamaan dan budaya.

“Pembangunan pariwisata tidak boleh menggerus jati diri daerah. Justru harus memperkuatnya,” tegas Agung.

Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan bahwa setiap kebijakan pariwisata tetap membawa karakter Jombang sebagai Kota Santri.

Sorotan Infrastruktur dan Roadmap yang Lebih Realistis

Catatan kritis lainnya terkait kesiapan infrastruktur pendukung pariwisata. Golkar meminta pemerintah daerah memaparkan secara rinci roadmap peningkatan akses, fasilitas publik, dan sarana pendukung destinasi.

Fraksi menilai bahwa target pembangunan hingga 2045 harus realistis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar ambisi jangka panjang tanpa pijakan implementatif.

Dorongan untuk Penyempurnaan Dokumen

Dengan berbagai sorotan tersebut, Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyempurnaan RIPPARDA merupakan keharusan. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman yang konkret dan operasional dalam mengarahkan pembangunan pariwisata daerah.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah memastikan dokumen ini tidak sekadar visi panjang, tetapi menjadi peta jalan yang konkret, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Editor : Adm