Dua Proyek Puskesmas di Jombang Terancam Molor, Pemkab Siapkan Evaluasi dan Sanksi
Headshot Media – Dua proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Jombang terancam tidak rampung tepat waktu. Proyek tersebut adalah rehabilitasi Puskesmas Keboan dan pembangunan Puskesmas Jelakombo. Keduanya memiliki tenggat kontrak yang sama, yakni hingga 5 Agustus 2025.
Berdasarkan hasil monitoring akhir Juli, progres pengerjaan Puskesmas Keboan menjadi sorotan karena keterlambatan yang cukup signifikan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang, Supradigdo, menyampaikan bahwa proyek senilai Rp 4,1 miliar itu nyaris dipastikan molor.
“Tren pengerjaan memang meningkat, progres sudah di atas 90 persen. Tapi kecil kemungkinan selesai tepat waktu. Maka ada potensi diberi perpanjangan waktu disertai denda,” ujar Supradigdo, Jumat (1/8).
Sementara itu, proyek pembangunan Puskesmas Jelakombo dinilai masih dalam batas aman. Meski sempat mengalami keterlambatan, progres pembangunan disebut sudah hampir terkejar.
“Puskesmas Jelakombo sempat minus, tapi kini sudah mendekati target. Kalau pun terlambat, mungkin hanya beberapa hari saja,” tambahnya.
Kedua proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 6 Februari 2025 dengan masa kontrak selama 180 hari kalender. Rehabilitasi Puskesmas Keboan dikerjakan oleh CV Renno Abadi dan diawasi CV Persada Consultant, sementara proyek Puskesmas Jelakombo senilai Rp 5 miliar dikerjakan oleh CV Mulyo Joyo dengan konsultan pengawas Bola Sakti.
Supradigdo mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengundang perangkat daerah terkait untuk membahas perkembangan proyek-proyek strategis daerah (PSD) yang tengah berlangsung. “Dalam bulan ini kami akan kembali mengundang OPD pemilik proyek strategis untuk evaluasi,” tegasnya.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Jombang dr Hexawan Tjahja Widada belum berhasil dikonfirmasi. Panggilan telepon tidak direspons dan pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban.
Proyek rehabilitasi dua puskesmas ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Jombang meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun, progres yang tertunda menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan penegakan sanksi terhadap pelaksana yang tidak profesional. (*)
Editor : adm