BI Siapkan Payment ID, Sistem Baru Pemantau Transaksi Keuangan Nasional
Headshot Media – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan sistem baru bernama Payment ID, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pemantauan transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, dan ditargetkan untuk implementasi penuh pada tahun 2029.
Menurut dokumen resmi BSPI 2030, Payment ID akan mulai diuji coba pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI. Tahap awal uji coba ini akan difokuskan pada satu kasus penggunaan, yaitu penyaluran bantuan sosial non-tunai dalam Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Payment ID saat ini masih dalam tahap eksperimen. Pengembangan sistem dan infrastruktur datanya membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan,” ujar Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, dalam keterangannya kepada media.
Apa Itu Payment ID?
Payment ID adalah sistem identifikasi transaksi keuangan yang mengintegrasikan berbagai sumber data, termasuk aktivitas belanja, penggunaan dompet digital (e-wallet), transaksi perbankan, hingga kartu kredit. Sistem ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi finansial seseorang.
Dengan adanya Payment ID, Bank Indonesia dapat mengakses informasi seperti pendapatan warga, pola pengeluaran, kewajiban finansial, hingga aktivitas di sektor finansial digital seperti pinjaman online (pinjol) dan investasi.
“Kami bisa melihat gambaran lengkap kondisi keuangan seseorang—apakah mereka memiliki utang, bagaimana pola pengeluaran mereka, dan apakah ada risiko finansial tertentu,” jelas Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Lebih Akurat dari Sistem Konvensional
Dibandingkan dengan sistem informasi keuangan tradisional seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK, Payment ID dinilai lebih akurat karena menggunakan data transaksi aktual dalam menilai kesehatan finansial seseorang. Bank nantinya bisa langsung menilai apakah penghasilan seseorang cukup untuk menutup pengeluaran dan kewajibannya.
Privasi dan Persetujuan Pengguna Dijaga Ketat
Untuk menjaga keamanan dan privasi data, BI menerapkan prinsip consent-based system. Artinya, setiap kali data akan diakses—misalnya saat seseorang mengajukan pinjaman—akan ada permintaan persetujuan dari pemilik data melalui notifikasi digital.
“Setiap individu tetap memiliki kendali atas data keuangannya. Tidak ada akses yang dilakukan tanpa izin,” tegas Dudi.
Langkah Awal Menuju Ekosistem Keuangan Digital yang Terintegrasi
Payment ID merupakan tonggak penting dalam transformasi sistem pembayaran nasional menuju ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Namun, karena kompleksitas sistem dan perlunya pengembangan infrastruktur yang memadai, implementasi penuh Payment ID akan dilakukan secara bertahap hingga 2029.(*)
Editor : adm