Banjir Setinggi Dada Rendam Madiopuro Jombang, Jagung Warga Terancam Gagal Panen, Bantuan Belum Datang
Jombang — Banjir kembali melumpuhkan Dusun Grudo, Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Jombang. Air bah setinggi dada orang dewasa menggenangi permukiman sejak Senin (9/6/2025) pagi, menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu sore. Sejumlah warga terpaksa berjibaku menyelamatkan harta benda mereka, sementara tanaman pertanian yang baru tumbuh terancam gagal panen. Ironisnya, ini bukan kejadian luar biasa, melainkan bencana rutin yang tak kunjung ditangani serius.
“Air mulai masuk jam tujuh pagi. Mengalir dari arah barat, kemungkinan dari sungai kecil yang meluap,” ujar Supri (52), warga terdampak, saat ditemui Headshot Media di tengah genangan air yang mengubah halaman rumahnya menjadi kubangan lumpur. Hingga pukul 13.00 WIB, ketinggian air terus meningkat dan mencapai seperut orang dewasa. Namun aliran listrik di wilayah ini masih aktif, menciptakan kekhawatiran tersendiri di tengah kondisi rawan.
Supri bercerita, hujan lebat dalam waktu panjang menyebabkan sistem drainase desa lumpuh total. “Air nggak bisa kemana-mana. Semua jalan jadi sungai dadakan,” katanya.
Lebih dari sekadar mengganggu aktivitas harian, banjir ini berdampak pada sektor pangan warga. Jagung yang baru ditanam seminggu sebelumnya nyaris semuanya mati terendam air. “Sudah tiga kali tanam sejak awal tahun. Tiga-tiganya gagal karena banjir,” imbuh Sutrisno dengan nada pasrah. “Kami petani kecil, panen gagal ya rugi semua.”
Fenomena ini menegaskan bahwa banjir di Dusun Grudo bukan sekadar insiden musiman, tapi cermin dari kelalaian sistematis dalam tata kelola lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Menurut pengakuan warga, tahun ini saja sudah tiga kali kawasan itu kebanjiran. Namun belum ada upaya konkret dari pihak berwenang untuk membangun solusi jangka panjang.
“Bantuan juga belum ada. Sudah siang begini, belum kelihatan siapa pun datang. Seperti biasa, kalau nggak viral dulu, pemerintah diam saja,” keluh Supri.
Situasi di Madiopuro mencerminkan ironi bencana ekologis yang berulang: warga menanggung kerugian, lahan produksi rusak, tapi negara seolah absen. Tak hanya butuh tanggap darurat, masyarakat mendesak adanya penataan ulang sistem drainase, rehabilitasi sungai kecil di sekitar permukiman, hingga evaluasi tata ruang yang selama ini abai terhadap risiko banjir tahunan.
Di balik curah hujan tinggi, selalu ada pertanyaan struktural yang lebih dalam: ke mana aliran dana penanggulangan bencana? Mengapa desa-desa rawan banjir seperti Madiopuro tetap jadi langganan musibah, tahun demi tahun? (yd)