13 Desa Terendam Banjir, Normalisasi Saluran Air Dipertanyakan

Jombang, Headshot Media – Banjir yang merendam 13 desa di tujuh kecamatan di Jombang, Senin (9/6), kembali menguji efektivitas program normalisasi saluran air yang selama ini diklaim sebagai solusi rutin pemerintah daerah menghadapi musim hujan.

Padahal, sejak awal 2025, Dinas PUPR Jombang telah menganggarkan miliaran rupiah untuk normalisasi sedikitnya 13 saluran air di sejumlah titik rawan banjir. Proyek itu bahkan sempat digadang-gadang sebagai prioritas pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun kenyataannya, banjir masih terjadi dan bahkan mencapai ketinggian 1,5 meter di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung. Beberapa wilayah yang telah disebut masuk program normalisasi seperti Desa Tejo dan Palrejo, justru kembali tergenang.

“Kami heran, katanya sudah dinormalisasi, tapi air tetap meluap. Apa memang salurannya tak berfungsi atau normalisasinya asal-asalan?” kata Hadi, warga Palrejo yang rumahnya terendam hingga lutut.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait kinerja dan evaluasi program normalisasi yang dimaksud. Sementara itu, BPBD menyebut bahwa banjir kali ini murni karena “luapan sungai akibat hujan ekstrem”.

Namun sejumlah pengamat kebencanaan dan aktivis lingkungan lokal menilai, normalisasi tak cukup jika tidak dibarengi perbaikan sistem drainase, pelibatan warga dalam pemetaan risiko, dan penghentian alih fungsi lahan di bantaran sungai.

“Normalisasi itu hanya solusi kosmetik kalau tanpa pengawasan dan evaluasi. Kita butuh strategi berbasis mitigasi, bukan sekadar pengerukan saluran air,” ujar Indra, aktivis lingkungan dari Jombang Watch.

Dengan tren cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga pekan depan, masyarakat kini hanya bisa berharap—bukan pada betonisasi saluran air, tapi pada kesigapan tanggap darurat yang benar-benar bekerja. (yd/adk)