Bak Program Sulapan, Kemensos RI Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Jombang, Siap Jadi yang Pertama di Indonesia
Jombang – Tidak kapok membuat program sulapan dan sporadis sebagaimana MBG (Makan Bergizi Gratis) yang masih carut marut hingga kini dan belum jelas format programnya, pemerintah Presiden Prabowo kembali membuat program sporadis tanpa perencanaan yang matang yaitu membangun Sekolah Rakyat (SR) melalui Kemensos RI.
Ditengah banyaknya SD (Sekolah Dasar) yang tutup atau digabung dengan SDN yang lain karena minim siswa, justru membuat program SR yang belum jelas urgensinya, kalau memang negara ini banyak uang mengapa tidak sekalian membuat program pendidikan gratis semua lembaga baik negeri dan swasta TK – hingga S1, agar rakyat Indonesia punya kesempatan pendidikan yang sama, UKT perguruan tinggi dan biaya kuliah yang mahal tidak mampu diakses oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
SR diperuntukkan siswa kurang mampu tapi diletakkan di satu tempat yang jauh dari kediaman siswa, siapa yang antar jemput, apakah di asrama seperti pesantren juga belum jelas, apakah orang tua siswa yang kurang mampu bisa menyokong kegiatan yang jauh dari rumahnya, disini perlu diperjelas sebelum grusa grusu asal buat SR.
Program Populis Sulapan
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) meninjau dua lokasi calon sekolah rakyat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat pagi (4/4/2025). Peninjauan ini sebagai bagian dari tindak lanjut program nasional yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, guna memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan inklusif.
Dua titik lokasi yang dikunjungi adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, serta gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung.
Rombongan Kemensos dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo. Mereka turut didampingi oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD terkait.
“Hari ini kami menjalankan arahan Gus Mensos untuk meninjau kesiapan lokasi sekolah rakyat, sesuai program Presiden Prabowo. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkab Jombang yang cepat dan responsif,” ujar Robben Rico kepada awak media.
Lahan Disiapkan 6 Hektare, Gedung Sementara Sudah Siap
Dalam peninjauan tersebut, Kemensos menyampaikan kekagumannya atas kesiapan Jombang dalam mendukung program sekolah rakyat. Awalnya Pemkab menyediakan lahan seluas 3,7 hektare, namun kini diperluas menjadi 6 hektare di Desa Denanyar.
“Kami terkejut sekaligus bangga, karena Pemkab Jombang menunjukkan komitmen luar biasa dengan menyediakan lahan yang luas untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat di kelompok ekonomi terbawah,” ucap Robben.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lain untuk meniru langkah Jombang dengan menyediakan minimal 5 hektare lahan demi memastikan anak-anak dari desil 1 dan 2 (kelompok masyarakat paling miskin) bisa memperoleh akses pendidikan setara.
Sekolah Dimulai Juli 2025, SKB Mojoagung Jadi Lokasi Sementara
Robben mengungkapkan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya bulan Juli mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik sekolah di Denanyar rampung, proses pendidikan akan dilaksanakan sementara di gedung SKB Mojoagung.
“Jombang adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah siap menjalankan sekolah rakyat mulai tahun ini dengan tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA. Ini luar biasa,” katanya.
Saat pembangunan sekolah selesai, seluruh siswa dan guru akan dipindahkan dari SKB ke gedung permanen di Denanyar.
Jombang Jadi Daerah Paling Siap di Indonesia
Robben bahkan menyebut Jombang sebagai kabupaten nomor satu secara nasional dalam hal kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat. Ia menyampaikan apresiasi tinggi karena keberanian Jombang untuk memulai dari nol, langsung dengan tiga jenjang pendidikan.
“Kalau dibuat peringkat, Jombang ini ranking satu nasional. Tidak mudah memulai dengan tiga level pendidikan sekaligus,” imbuhnya.
Seleksi Siswa Dimulai, Fokus ke Warga Kurang Mampu
Secara terpisah, Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh camat dan kepala desa guna menyeleksi calon siswa dari tiap kecamatan. Target awal adalah tiga siswa per kecamatan, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Setiap kelas nanti akan diisi oleh 25 hingga 30 siswa, terdiri dari dua kelas untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA,” kata Warsubi.
Pemkab Jombang juga berkomitmen mendukung penuh keberlanjutan sekolah rakyat sebagai wujud nyata pemenuhan hak dasar warga miskin atas pendidikan.
Editor: Redaksi Headshot Bidang Pendidikan
Sumber: Peninjauan lapangan Kemensos RI, 4 April 2025