JOMBANG — Anggaran penanganan jalan di Kabupaten Jombang pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan cukup tajam. Kondisi tersebut berpotensi membuat pembangunan maupun rehabilitasi jalan tahun depan menjadi lebih terbatas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang mencatat, pagu indikatif yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 berada di kisaran Rp65 miliar.

Angka tersebut turun sekitar Rp50 miliar dibandingkan alokasi penanganan jalan pada 2026 yang mencapai sekitar Rp115 miliar. Dengan demikian, terjadi penurunan lebih dari 43 persen.

Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi membenarkan adanya penurunan tersebut. Menurutnya, kondisi anggaran dalam KUA-PPAS 2027 membuat ruang fiskal untuk penanganan jalan menjadi jauh lebih terbatas.

“Dari KUA-PPAS, turunnya sangat drastis. Tahun 2026 kita sekitar Rp115 miliar, sedangkan untuk 2027 di angka Rp65 miliar,” kata Imam Bustomi.

Pembangunan Jalan Baru Diprediksi Terbatas

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, program pembangunan maupun rehabilitasi jalan pada 2027 diperkirakan tidak akan banyak.

Salah satu skema yang masih memungkinkan digunakan adalah Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Melalui program tersebut, setiap kecamatan diperkirakan memperoleh alokasi sekitar Rp750 juta untuk penanganan infrastruktur.

“Program yang jalan, adanya per kecamatan melalui PIK. Sekitar Rp750 juta setiap kecamatan,” ungkapnya.

Di luar PIK, sebagian besar anggaran penanganan jalan diperkirakan akan diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan. Bahkan, ruang untuk rehabilitasi jalan disebut sangat terbatas.

“Hampir tidak ada untuk rehabilitasi, paling pemeliharaan. Pemeliharaan pun juga minim,” jelas Imam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan jalan pada 2027 kemungkinan lebih diarahkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada, ketimbang melakukan rehabilitasi secara besar-besaran.

28 Paket Jalan Ditangani pada 2026

Sebagai perbandingan, pada 2026 Dinas PUPR Jombang masih menangani 28 paket pekerjaan jalan. Sejumlah pekerjaan tambahan juga masuk melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

Namun, tambahan tersebut jumlahnya relatif terbatas dan hanya menyasar sekitar dua hingga tiga lokasi.

Keterbatasan waktu pelaksanaan P-APBD juga membuat PUPR harus memilih pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Jenis pekerjaan seperti hotmix dan overlay dinilai lebih memungkinkan dilaksanakan dalam kondisi tersebut.

Kerusakan Ringan Jadi Prioritas

Menghadapi kemungkinan terbatasnya anggaran 2027, PUPR Jombang akan memperketat penentuan skala prioritas.

Kerusakan ringan akan menjadi perhatian utama agar segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah. Strategi tersebut dinilai penting karena biaya penanganan jalan cenderung meningkat ketika kerusakan sudah semakin berat.

“Fokus kita tetap pemeliharaan. Jangan sampai kerusakan ringan tidak segera ditangani kemudian menjadi kerusakan berat. Skala prioritas benar-benar harus kita lakukan,” paparnya.

Berharap Kucuran APBN

Selain mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Jombang, Pemkab juga berupaya mencari tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Sejumlah program pemerintah pusat seperti Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat membantu mengurangi beban pembiayaan penanganan jalan daerah.

Namun, hingga kini besaran alokasi untuk Jombang pada 2027 belum diketahui secara pasti.

“Kita tetap berusaha mendapatkan anggaran dari APBN seperti IJD dan DAK. Kita mengikuti proses yang ada di sana,” kata Imam.

Jika pagu Rp65 miliar tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dalam pembahasan APBD, maka tahun 2027 berpotensi menjadi tahun dengan ruang gerak penanganan jalan yang jauh lebih sempit. PUPR dituntut semakin selektif menentukan ruas jalan yang harus diprioritaskan, sementara kebutuhan perbaikan infrastruktur di lapangan terus berjalan.