Jombang, Headshot Media –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto kini mulai bergulir di Kabupaten Jombang. Program ini diimplementasikan melalui Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) dengan harapan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah demi mencetak generasi unggul Indonesia.

Namun, di balik gaung besarnya, sejumlah pelaku UMKM lokal di Jombang justru mengeluhkan tersisih dari rantai pasok bahan baku dapur MBG. Mereka mengaku kesulitan menembus jaringan suplai yang dikendalikan oleh yayasan nasional dan mitra dapur lokal yang telah terafiliasi secara eksklusif.

---

Program Besar, Ekonomi Lokal Justru Tak Bergerak

SPPG yang didanai APBN triliunan rupiah diharapkan tak hanya memperbaiki gizi pelajar, tetapi juga memberi efek domino positif bagi ekonomi daerah. Dengan ribuan porsi makanan bergizi yang disiapkan setiap hari, kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sayur-mayur, hingga sabun pembersih seharusnya dapat menjadi peluang emas bagi UMKM lokal.

Sayangnya, realitas di lapangan tidak seindah harapan. Beberapa UMKM mengaku tak bisa menembus dapur MBG karena pasokan bahan sudah ditentukan yayasan pusat.

“Kami kesulitan memasok bahan baku SPPG dengan berbagai alasan, seperti merek yang sudah ditentukan dan kualitas yang seolah-olah dipatok. Padahal, kami UMKM lokal siap menyediakan beras, sayur, buah, minyak, bahkan sabun dengan kualitas sama baiknya. Rupanya yayasan melalui kepala dapur membentuk semacam kartel pemasok yang mereka kendalikan,” ujar seorang pelaku UMKM lokal di bidang beras dan sayur, yang enggan disebutkan namanya.

---

Dugaan Kartel Suplai dan Rente Harga

Dugaan praktik monopoli dalam distribusi bahan baku SPPG di Jombang bukanlah isapan jempol. Menurut penelusuran Headshot Media, pemilik dapur MBG di Jombang bukanlah entitas independen, melainkan hanya mitra dari yayasan-yayasan besar nasional yang mendapat mandat menjalankan program MBG.

Sedikitnya ada lima yayasan besar nasional yang membentuk jaringan dapur MBG di berbagai kabupaten, termasuk Jombang. Pola ini menimbulkan kesan adanya “kartel gizi” yang menguasai suplai bahan secara terpusat, mengabaikan potensi UMKM lokal.

Lebih jauh, para pelaku UMKM menduga adanya rente ekonomi dari selisih harga bahan baku yang sengaja disembunyikan. “Jangan-jangan ada permainan harga yang menguntungkan yayasan dan mitra dapur, sementara UMKM lokal hanya jadi penonton,” lanjut sumber UMKM tersebut.

---

Antara Gizi Generasi dan Matinya Ekonomi Daerah

Ironisnya, program MBG yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas SDM bangsa justru berpotensi mematikan ekosistem ekonomi lokal. Jika pola pasokan bahan tetap dikendalikan yayasan nasional, maka perputaran puluhan miliar rupiah dari MBG di Jombang lebih banyak mengalir ke luar daerah, bukan pada ekonomi masyarakat lokal.

Padahal, secara teoritis, program pemerintah dengan anggaran besar seharusnya mampu menciptakan multiplier effect. Menurut ekonom pembangunan Todaro (2006), perputaran ekonomi lokal bisa menjadi katalis pertumbuhan jika melibatkan aktor-aktor ekonomi rakyat, seperti UMKM. Namun jika rantai pasok dimonopoli, efek tersebut justru berbalik menjadi ekstraksi ekonomi daerah.

Keluhan Komunitas Kantin dan UMKM sekitar sekolah

Pun demikian komunitas kantin dan UMKM sekitar sekolah juga ikut mengeluh karena omset mereka justru terimbas kebijakan MBG, penurunan omset pejualan disekitar sekolah dan kantin menurun drastis akibat MBG yang disalurkan, nasib mereka terancam tanpa tahu kepada siapa mereka mengadu.

---

Pemkab Jombang Diminta Tegas

Melihat gejala yang ada, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dituntut bersikap tegas. Sejumlah UMKM mendesak agar ada regulasi yang mewajibkan yayasan pengelola MBG melibatkan supplier lokal sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, bisa saja ada gelombang aspirasi yang lebih besar. Kami akan mendesak Dinas Perdagangan Jombang membongkar praktik kartel suplai dan memprioritaskan UMKM lokal supaya ekonomi daerah ikut bergerak, bukan sekadar menghidupi daerah asal supplier mitra yayasan,” tegas salah satu perwakilan UMKM.

---

Belajar dari Daerah Lain

Beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat disebut mulai mengintegrasikan UMKM lokal dalam rantai suplai MBG. Misalnya, kelompok tani setempat diprioritaskan menyuplai beras dan sayuran, sementara koperasi lokal dilibatkan untuk penyediaan minyak goreng dan telur.

Model semacam ini membuktikan bahwa MBG tidak hanya soal gizi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika Jombang gagal mengadopsi model partisipatif tersebut, maka manfaat besar dari program MBG akan timpang: anak-anak mungkin bergizi, tapi ekonomi lokal tetap stagnan.

---

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis adalah legacy project Presiden Prabowo yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan kualitas SDM bangsa. Namun di Jombang, program ini tengah menghadapi paradoks serius: gizi anak mungkin membaik, tapi UMKM lokal terancam mati suri akibat praktik monopoli suplai.

Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah tegas agar MBG benar-benar menjadi lokomotif ekonomi daerah, bukan justru kendaraan segelintir yayasan kartel gizi.

---

Reporter: Headshot Media