UMKM Lokal Tersisih dari MBG, Pemkab Jombang Akhirnya Buka Suara: Regulasi Wajibkan Kemitraan Diusulkan
Jombang, Headshot Media –
Kegelisahan pelaku UMKM di Jombang terkait sulitnya menembus rantai pasok dapur Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
Sebelumnya, sejumlah UMKM lokal menuding keberadaan SPPG justru dimonopoli yayasan nasional dan supplier luar daerah. Akibatnya, UMKM lokal yang sebenarnya siap menyuplai kebutuhan bahan baku—mulai beras, sayuran, minyak goreng, hingga sabun—terpinggirkan.
Program Bergizi, Ekonomi Lokal Masih Stagnan
MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan legacy project nasional untuk memperbaiki kualitas SDM bangsa. Melalui dapur SPPG, ribuan porsi makanan bergizi disiapkan setiap hari dengan anggaran besar dari APBN.
Idealnya, program ini tidak hanya menyuplai gizi anak sekolah, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi lokal. Dengan perputaran dana miliaran rupiah, semestinya UMKM Jombang bisa menjadi tulang punggung penyedia bahan pokok.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan rantai suplai MBG di Jombang didominasi pihak luar daerah. Beberapa UMKM mengeluhkan bahwa mereka ditolak SPPG dengan alasan kualitas dan merek yang sudah ditentukan yayasan.
“Kami siap menyuplai bahan dengan kualitas standar. Tapi kepala dapur bilang semua sudah ada jalurnya. Jadi kami hanya jadi penonton dari perputaran uang miliaran ini,” ujar salah satu pelaku UMKM beras dan sayur.
Dugaan Kartel Suplai: Yayasan Nasional Jadi Pengendali
Penelusuran Headshot Media menguatkan indikasi bahwa pemilik dapur MBG di Jombang hanyalah mitra dari lima yayasan besar nasional. Yayasan-yayasan ini membuka cabang dapur di berbagai kabupaten, termasuk Jombang, dan menentukan suplai bahan baku dari jaringan yang mereka kendalikan.
Kondisi ini menimbulkan kesan adanya kartel gizi: suplai bahan dikuasai secara eksklusif, sementara UMKM lokal kehilangan akses. Sejumlah pelaku usaha bahkan menduga ada praktik rente dari selisih harga bahan baku.
Pemkab Jombang Akhirnya Angkat Bicara
Menanggapi kritik yang semakin meluas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH, MSi, akhirnya buka suara. Ia menyebut Bupati Warsubi akan segera melakukan koordinasi dengan pengelola SPPG maupun yayasan mitra.
“Bupati akan menekankan perlunya merangkul UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan SPPG, tentunya dengan standar kualitas yang sudah ditentukan. Pertemuan ini segera kami lakukan, mengingat sudah mulai banyak SPPG yang beroperasi. Tujuannya agar program MBG juga memberi multiplier effect terhadap ekonomi lokal,” kata Agus.
Agus menambahkan, Jombang ditarget memiliki 117–125 dapur SPPG, sementara saat ini baru 16 unit yang beroperasi. Menurutnya, Pemkab akan melakukan pendekatan sebelum menerbitkan regulasi seperti di beberapa daerah lain yang sudah mewajibkan SPPG bermitra dengan UMKM lokal.
“Kami sudah menyiapkan langkah ke depan sesuai arahan Bupati. Regulasi bisa saja diterbitkan, supaya UMKM lokal berdaya dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jombang,” pungkasnya.
Dorongan Regulasi: Suara dari Dalam SPPG
Menariknya, salah seorang pemilik dapur SPPG di Jombang justru mendukung agar regulasi kemitraan segera diterbitkan.
“Kalau aturan sudah jelas sejak awal, semua pihak punya pedoman. Jangan sampai saat jumlah SPPG sudah penuh 117 unit, baru ribut soal regulasi. Lebih baik sekarang dibuat aturannya supaya jelas keterlibatan UMKM lokal,” ujarnya penuh harap.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa bahkan di internal pengelola SPPG, ada kesadaran bahwa program MBG hanya akan berfungsi optimal jika memberi ruang bagi UMKM lokal.
Catatan Kritis Headshot Media
- Paradoks MBG di Jombang: gizi anak sekolah ditopang APBN, tetapi UMKM lokal tersisih dari perputaran ekonomi.
- Pemerintah daerah baru bergerak setelah kritik menguat, meski selama ini cenderung bungkam.
- Regulasi wajib kemitraan dengan UMKM lokal menjadi kebutuhan mendesak, apalagi sebelum 117 dapur SPPG beroperasi penuh.
- Jika tidak ada aturan jelas, ekonomi lokal hanya jadi korban ekstraksi, sementara yayasan nasional dan supplier luar daerah menikmati rente.
Penutup
Program MBG adalah proyek besar yang diharapkan memperbaiki kualitas gizi generasi bangsa. Tetapi di Jombang, ia berisiko melahirkan ketidakadilan struktural: anak-anak mungkin kenyang, tapi UMKM lokal tetap lapar.
Langkah Pemkab Jombang untuk mulai berkoordinasi patut diapresiasi. Namun tanpa regulasi tegas yang mewajibkan keterlibatan UMKM lokal, MBG hanya akan jadi panggung kartel gizi dengan ekonomi daerah sebagai korban.
Kini, masyarakat menanti apakah Pemkab Jombang benar-benar berpihak pada UMKM, atau hanya sekadar meredam kegaduhan sesaat.
Reporter: Headshot Media