Kios Pasar Perak Terbengkalai, DPRD Jombang Ultimatum Pemkab: Jangan Sampai Ulang Sejarah Kelam Pasar Ngrawan!
Jombang – Headshot Media, Puluhan miliar anggaran daerah terancam sia-sia. Ratusan kios Pasar Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dibiarkan kosong, tak berpenghuni, dan nyaris ditelan debu. Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari DPRD Jombang, yang menuntut pemerintah daerah segera bertindak nyata.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mengeluarkan ultimatum kepada Pemkab Jombang agar tidak membiarkan pasar tradisional tersebut mengalami nasib tragis seperti Pasar Ngrawan, yang lebih dulu mangkrak dan kehilangan fungsi sosial-ekonominya.
“Kami sudah pernah koordinasi sejak Januari lalu. Tapi perkembangan di lapangan nihil. Jika dibiarkan terus, Pasar Perak bisa benar-benar ditinggalkan pedagang. Ini bukan sekadar bangunan mangkrak, ini menyangkut nasib ekonomi rakyat,” tegas Anas kepada Headshot Media, Rabu (10/9).
276 Lapak Kosong: Bangunan Mewah, Aktivitas Nol
Hasil pantauan di lokasi menunjukkan kondisi pasar sangat memprihatinkan. Ratusan lapak dan kios, baik di lantai dasar maupun lantai dua, terbengkalai. Sebagian besar tertutup debu tebal, nyaris tak pernah tersentuh aktivitas perdagangan.
Menurut data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, terdapat 276 lapak yang saat ini tidak digunakan. Rinciannya: 131 kios dan 145 lapak los. Padahal, proyek pembangunan pasar ini menelan anggaran fantastis sebesar Rp 10 miliar.
“Kami sudah pasang spanduk peringatan, sosialisasi, bahkan memberikan surat pemberitahuan resmi. Tapi belum berhasil mendorong pedagang kembali menempati kios,” ungkap Yustinus Harris Eko Prasetijo, Kabid Sarana Perdagangan dan Bapokting Disdagrin Jombang, Selasa (9/9).
Pedagang Ogah Masuk, Emperan Jalan Jadi Pilihan
Alih-alih memanfaatkan lapak resmi, para pedagang memilih menjajakan dagangan mereka di pinggir jalan di sekitar pasar. Lokasi ini dinilai lebih strategis, dekat dengan lalu-lalang pembeli, dan tak perlu menaiki tangga ke lantai dua.
Fenomena ini justru menciptakan masalah baru: kemacetan, kesemrawutan, dan menurunnya daya tarik bangunan pasar utama.
“Kondisi ini ironis. Pedagang lebih memilih emperan daripada lapak yang dibangun dengan APBD. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap desain, lokasi, dan pendekatan pemerintah kepada pedagang,” jelas Anas.
DPRD Siapkan Rapat Gabungan: Dinas & Pedagang Akan Dipanggil
Komisi B DPRD Jombang tak tinggal diam. Dalam waktu dekat, mereka berencana memanggil perwakilan Disdagrin dan para pedagang untuk duduk bersama di gedung dewan. Rapat ini bertujuan untuk menemukan akar persoalan dan merumuskan solusi konkret.
“Masalah ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami akan segera koordinasi dengan anggota Komisi B lainnya untuk memanggil pihak-pihak terkait,” kata Anas.
Catatan Kritis: Pasar Tradisional Harus Diselamatkan
Masalah Pasar Perak bukan sekadar soal kios kosong. Ini soal perencanaan tata niaga yang tidak tepat, kurangnya keterlibatan pedagang dalam perencanaan, dan minimnya strategi revitalisasi pasar tradisional.
Pasar adalah jantung ekonomi rakyat kecil. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun jika diabaikan, pasar akan berubah jadi monumen kegagalan kebijakan publik.
“Pasar bukan hanya tempat jual beli. Ini ruang hidup pedagang kecil, ibu rumah tangga, tukang sayur, tukang ayam. Jangan biarkan mereka jadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” pungkas Anas.(*)
Editor : Adm