17 Ribu Warga Protes Kenaikan PBB, Bupati Jombang: Kepala Bapenda Bisa Dicopot
Jombang – Headshot Media. Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang menuai gelombang protes. Tercatat sebanyak 17 ribu warga telah mengajukan keberatan resmi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa dirinya tak segan mencopot Kepala Bapenda jika terbukti tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Warsubi saat menjawab pertanyaan wartawan pada Rabu (13/8/2025). Ia menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 bukan berasal dari pemerintahannya, melainkan merupakan kelanjutan dari regulasi lama yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023.
“Kepala Bapenda hanya menjalankan regulasi yang sudah ada. Tapi kalau dia tidak melayani masyarakat dengan baik, ya akan kami evaluasi dan bisa kami ganti,” tegas Warsubi.
Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026 dan 2027
Bupati dari Partai Gerindra ini juga menyampaikan komitmennya untuk tidak menaikkan pajak dalam dua tahun ke depan.
“Kami tidak akan menaikkan pajak di tahun 2026 dan 2027, itu komitmen kami. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ucapnya.
Warsubi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya fokus menangani keluhan warga dengan membentuk tim khusus untuk menerima dan memproses pengajuan keringanan pajak.
“Sampai sekarang, sudah ada 16 ribu warga yang mengajukan pengurangan. Kami tangani serius. Pemerintah harus hadir saat masyarakat merasa terbebani,” tambahnya.
Setengah SPPT Mengalami Kenaikan
Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang, Hartono, mengungkapkan bahwa dari 700 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan tahun ini, sekitar 350 ribu mengalami kenaikan tarif PBB-P2, sementara sisanya justru menurun.
“Kenaikan tarif paling terasa di wilayah perkotaan. Sementara daerah pedesaan banyak yang justru mengalami penurunan,” jelas Hartono.
Menurut data Bapenda, pada tahun 2024 terdapat 11 ribu pengajuan keberatan. Sedangkan di tahun 2025 hingga Agustus ini, jumlahnya bertambah 5 ribu. Total sudah ada 17 ribu pengajuan keberatan dari masyarakat dalam dua tahun terakhir.
Pemkab Jombang Siapkan Stimulus untuk Warga
Menjawab tingginya jumlah protes, Warsubi menyatakan bahwa pemerintahannya siap memberikan stimulus dan keringanan bagi warga yang terdampak kenaikan pajak.
“Kalau masyarakat keberatan, silakan ajukan keringanan. Kami tidak tutup mata. Pemerintah harus bisa memberi solusi, bukan hanya menagih,” tandasnya.(*)
Editor : Adm