Jombang Siap Jadi Lokomotif Sekolah Rakyat: Bupati Warsubi Tegaskan Tak Ada Kata Menunggu
Jombang – Headshot Media
Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan kesiapannya tanpa syarat dalam mendukung peluncuran Sekolah Rakyat (SR) yang akan digelar serentak secara nasional pada 14 Juli 2025. Salah satu titik peluncuran yang menjadi sorotan adalah SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Mojoagung – tempat yang kini dipersiapkan menjadi embrio pendidikan alternatif berbasis sosial di tengah masyarakat.
Bupati Jombang Warsubi, dalam pernyataan tegasnya, menyebut inisiatif pendirian Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek rutin pemerintah, melainkan bagian dari kewajiban negara yang harus ditunaikan terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Ini bukan proyek basa-basi. Ini soal hak anak miskin atas pendidikan yang bermartabat. Dan Jombang, saya pastikan, berdiri di barisan terdepan,” ujar Warsubi, Minggu (22/6).
Komitmen itu, kata Warsubi, tak sekadar di atas kertas. Proses administratif seperti legalitas lahan dan pemanfaatan gedung SKB telah selesai. Bahkan, Jombang disebut sebagai daerah paling siap secara administratif dalam skala nasional. Penetapan siswa baru pun telah difinalisasi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025.
Pekerjaan Berkejaran, Progres Dipantau Pusat
Sementara proses fisik terus dikebut. Renovasi gedung SKB Mojoagung tengah berlangsung dengan pengawasan langsung dari Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur. Hasil monitoring menunjukkan progres yang menggembirakan, kendati sejumlah catatan teknis belum seluruhnya rampung.
Beberapa kebutuhan vital masih dalam proses penyesuaian, seperti instalasi listrik dengan daya 23.000 KWH, perbaikan dapur agar memenuhi standar Kementerian PUPR, serta penyambungan jaringan internet yang sedang difinalisasi bersama Telkom.
“Kita tidak menunggu bola, kita jemput bola. Itu perintah Pak Bupati. Tidak boleh ada stagnasi,” tegas Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Jombang.
Sumber Daya Manusia Jadi PR
Meski demikian, kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional sekolah masih menjadi pekerjaan rumah. Pemkab telah mengusulkan formasi tenaga pendidik dan pendukung – mulai dari wali asuh, satpam, juru masak, hingga petugas kebersihan. Namun, proses rekrutmen masih menggantung di Kementerian Sosial yang disebut tengah memprioritaskan jalur internal SDM-nya.
“Sampai hari ini belum ada tindak lanjut resmi. Tapi kami tidak akan diam. Koordinasi lintas kementerian terus berjalan,” lanjut Purwanto.
Menyiapkan Landasan Hukum dan Tapak Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, Pemkab Jombang bahkan telah menyiapkan SK pengadaan lahan untuk pengembangan lebih lanjut Sekolah Rakyat ini. Mereka kini tinggal menunggu penetapan lokasi oleh Kementerian PUPR dan Kemensos.
“Kita juga menyiapkan dasar hukum yang kuat untuk penetapan lokasi, agar tidak menimbulkan sengketa atau hambatan ke depan,” jelas Purwanto.
Jombang Menuju Role Model Nasional?
Dengan kesiapan teknis, administratif, dan komitmen lintas sektor, Pemkab Jombang berharap kehadiran Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung bisa menjadi model nasional dalam pelayanan pendidikan alternatif yang berpihak pada kelompok termarjinalkan. Bukan sekadar memberi ruang belajar, tapi ruang tumbuh – yang selama ini tertutup bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.
Bupati Warsubi menutup arahannya dengan satu pesan: “Tidak ada kata menunggu. Negara harus hadir duluan, bukan belakangan.” (ear)