Dulu Mulyono Sekarang Mulyadi, Rocky Gerung: KDM Adalah “King Dedi Mulyono”, Politik Visualisasi Bukan Visi yang Menyesatkan Publik
Headshot Media – Fenomena naiknya popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan publik, terutama karena gaya blusukannya yang dianggap menyerupai Presiden Joko Widodo. Di media sosial, kemiripan keduanya bahkan memunculkan istilah “Mulyono Jilid II” hingga sindiran “Raja Sunda vs Raja Jawa”. Namun pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini lebih dalam dari sekadar gaya politik populis. Dalam pandangannya, Dedi Mulyadi dan Jokowi adalah manifestasi dari politik kedangkalan yang menjual penampilan, bukan gagasan.
Dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club bertema “Dulu Mulyono Kini Mulyadi”, Kamis (22/5/2025), Rocky memulai analisanya dengan mendekonstruksi singkatan “KDM”, sapaan populer bagi Dedi Mulyadi. Ia menyebutnya sebagai King Dedi Mulyono, sebuah pelesetan yang menyindir peran Dedi sebagai penerus gaya Jokowi dalam membangun popularitas lewat pencitraan.
“KDM, King Dedi Mulyono,” ujar Rocky sambil menekankan bahwa Dedi Mulyadi tidak sekadar melanjutkan gaya Jokowi, tetapi mewarisi pola yang sama dalam memainkan persepsi publik melalui visualisasi.
Politik Panggung dan “Pasar Kebodohan”
Rocky mengkritik bahwa baik Jokowi maupun Dedi Mulyadi berhasil meraih simpati publik bukan karena gagasan besar atau visi kebangsaan yang kuat, melainkan karena kemampuan mereka menguasai panggung visual: blusukan, berbicara dengan rakyat, memakai baju putih, dan menciptakan kesan sederhana.
“Ini bukan soal program atau narasi politik jangka panjang. Ini soal bagaimana tampil di depan kamera. Ini politik sebagai tontonan,” tegas Rocky.
Ia mengaitkan fenomena ini dengan konsep The Society of the Spectacle karya filsuf Marxis Guy Debord. Dalam teori tersebut, masyarakat modern disebut telah menjadi penonton dari rangkaian citra palsu—di mana kebenaran digantikan oleh persepsi, dan substansi politik ditelan oleh tampilan luar.
“Kita sedang hidup dalam masyarakat yang mengkonsumsi kedangkalan. Yang penting bukan apa yang dipikirkan pemimpin, tapi bagaimana mereka tampil,” jelas Rocky.
Ia melanjutkan, dalam masyarakat semacam ini, bukan hanya aktor politik yang menjadi masalah, tapi juga publik yang pasif dan larut dalam sensasi visual. “Yang lebih berbahaya bukan Dedi Mulyadi atau Jokowi, tapi penonton mereka. Mereka yang membela mati-matian tanpa tahu apa yang sedang dibela,” sindirnya.
Pendidikan dan Program Dangkal
Rocky juga menyoroti program kontroversial Dedi Mulyadi yang mengusulkan agar anak-anak bermasalah dikirim ke barak militer sebagai bentuk rehabilitasi sosial. Menurutnya, ini adalah contoh nyata dari pendekatan kedangkalan dalam kebijakan publik.
“Barak militer tidak mengajak berpikir. Ia hanya mendisiplinkan tubuh. Itu bukan pendidikan, itu penjinakan,” kata Rocky, merujuk pada teori disciplinary society dari filsuf Michel Foucault yang menjelaskan bagaimana institusi seperti militer dan penjara mengatur perilaku manusia secara fisik, bukan intelektual.
Ia menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah membentuk kesadaran berpikir, bukan sekadar membentuk tubuh patuh.
Kritik terhadap Warisan Jokowi
Tak hanya Dedi Mulyadi, Rocky juga melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Jokowi yang menurutnya selama 10 tahun tidak berhasil mendorong peningkatan kapasitas intelektual bangsa. Ia menyebut bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia masih stagnan di angka 78, mengutip data dari WHO dan Bank Dunia.
“Hanya dalam masyarakat dengan IQ 78, tontonan dangkal bisa jadi komoditas politik utama. Dan kita masih ada di situ,” tegasnya.
Rocky menilai bahwa kegagalan menaikkan standar berpikir publik itulah yang menyebabkan pemimpin seperti Jokowi bisa langgeng, dan penerus sepertinya—seperti Dedi Mulyadi—dapat dengan mudah muncul dan mendapat sambutan.
“Mulyono dan Mulyadi sama-sama beroperasi dalam market of stupidity. Ini pasar kebodohan yang memanen visualisasi tanpa memikirkan substansi,” kata Rocky, dengan nada prihatin.
Penutup: Politik Tanpa Pencerahan
Dalam kesimpulannya, Rocky menyatakan bahwa Indonesia sedang berada di era politik tanpa pencerahan. Pemilih lebih tertarik pada tokoh yang tampak sederhana dan merakyat di kamera, ketimbang pada pemimpin yang mampu menawarkan arah kebijakan jangka panjang.
“Selama masyarakat tidak didorong untuk berpikir kritis, politik akan terus menjadi panggung sandiwara, bukan ruang pencerahan. Dan pemimpin yang tampil di panggung itu akan terus laku, meskipun substansinya nihil,” pungkas Rocky.
Sumber Berita : Channel Youube Rocky Gerung Official
Editor : Redaksi Headshot Media