“Posko Penolakan Pajak di Jombang Banjir Dukungan, Warga Ultimatum Bupati Warsubi”
JOMBANG – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jombang terus membesar. Posko pengaduan yang didirikan di pintu masuk Taman Kebonrojo mendadak jadi magnet warga. Dari anak muda, ibu rumah tangga, hingga pasangan suami-istri tua-muda, silih berganti membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai mencekik rakyat kecil.
Denia, salah satu warga yang ditemui Headshot Media usai menandatangani banner dukungan, mengaku tidak peduli apakah dirinya terdampak langsung atau tidak. “Spontan mendukung aksi penolakan. Ini jelas memberatkan rakyat,” ujarnya. Hal serupa disampaikan Fatimah, warga Tembelang, yang datang bersama suaminya untuk ikut menyuarakan penolakan.
Dalam pantauan langsung di lokasi, dukungan tidak berhenti mengalir. Nama-nama warga—dari Silvi, Erna, Dewa, Diah, hingga Salsabela—tertera di bentangan banner yang penuh coretan tanda tangan. “Posko ini kami dirikan untuk menjaring dukungan dan aspirasi warga Jombang. Sekaligus membantah pernyataan Kepala Bapenda yang menyebut rakyat tidak keberatan karena 92% sudah bayar. Faktanya, banyak warga bayar karena diintimidasi, misalnya kalau tidak bayar, data mereka dihapus dari penerima PKH atau bansos lain,” tegas Aan, salah satu panitia aksi.
Tuntutan Warga: Batalkan, Bukan Tunda
Aan bersama rekannya, Wahyu, menegaskan tuntutan utama mereka sederhana: batalkan kenaikan PBB yang diterapkan mulai 2025. “Cabut semua aturan yang melahirkan kenaikan hingga 1.200%. Jangan beretorika menunggu 2026 untuk diturunkan. Kalau bupati punya sense of crisis, buktikan sekarang,” tandas Aan.
Posko aspirasi ini akan berjalan hingga 15 September 2025. Jika tuntutan tidak digubris, massa mengancam turun ke jalan dalam aksi besar-besaran. “Pilihan hanya dua: dibatalkan, maka gerakan selesai. Kalau tidak, aksi ini akan membesar,” lanjut Aan, yang diamini Wahyu.
Surat Resmi Sudah Dikirimkan
Tak berhenti di posko, warga juga sudah melangkah formal. Sebuah surat berjudul “Rakyat Jombang Tolak Kenaikan Pajak” telah dikirimkan ke tiga institusi: Bupati melalui Sekretariat Daerah, Ketua DPRD Jombang melalui Sekretariat DPRD, serta Polres Jombang melalui Satuan Intelkam.
Surat yang diserahkan oleh Soehartono itu memuat tiga poin tuntutan:
- Menolak kenaikan tarif pajak.
- Membatalkan seluruh kebijakan terkait kenaikan pajak.
- Mengembalikan tarif ke level awal 2023.
Surat diterima langsung oleh AIPTU Ahmad Sathori, Kaur Yanmin Sat Intelkam Polres Jombang, Kamis (28/8/2025).
Menggema di Media Sosial
Dukungan terhadap gerakan ini juga meluas di dunia maya. Melalui platform Facebook, TikTok, hingga Instagram milik Headshot Media, warganet Jombang ramai menyuarakan dukungan agar aksi nyata digelar. Ada yang menyatakan siap turun langsung, ada pula yang menggerakkan komunitasnya untuk ikut serta.
Menariknya, tidak sedikit netizen yang menawarkan donasi. Beberapa akun berkomentar siap menyumbang konsumsi, transportasi, hingga logistik sederhana. “Saya bisa bantu air mineral, asal ada koordinatornya,” tulis salah satu akun. Hal ini menandakan bahwa aksi penolakan kenaikan PBB sudah menjelma menjadi gerakan kolektif, bukan sekadar keluhan sporadis.
Kenaikan yang Dinilai Tidak Rasional
Dasar kebijakan ini bersumber dari Perbup Nomor 51 Tahun 2024 dan Keputusan Bupati 2 Januari 2025. Keduanya dinilai sebagai biang kerok melonjaknya PBB hingga 800% bahkan 1.200% di sejumlah titik.
Situasi ini memantik pertanyaan: apakah Pemkab Jombang benar-benar membaca kondisi sosial-ekonomi rakyatnya? Alih-alih membantu pemulihan daya beli yang melemah, kebijakan ini justru dianggap menambah beban. “Ini bukan sekadar angka, tapi soal keberpihakan. Pemerintah seharusnya berpihak ke wong cilik, bukan sebaliknya,” ujar seorang penggerak aksi.
Analisis: Ujian Kepemimpinan
Kenaikan PBB kali ini menempatkan Bupati Warsubi dalam sorotan tajam. Kritik publik bukan hanya soal tarif, tapi juga soal sikap: apakah pemerintah mendengar jeritan rakyat atau memilih bersandar pada logika pendapatan daerah semata.
Dalam politik lokal, keputusan fiskal sering kali jadi penentu citra kepemimpinan. Jika aspirasi terus diabaikan, potensi eskalasi gerakan rakyat bisa menjadi risiko politik serius, baik bagi bupati maupun DPRD yang dianggap lemah dalam fungsi pengawasan.
Masyarakat Jombang kini menunggu. Hingga 15 September, pilihan ada di tangan Pemkab: apakah meredam api dengan kebijakan yang bijak, atau membiarkan bara perlawanan rakyat terus menyala.
“Yang kami minta sederhana: hidup layak tanpa dililit pajak berlebihan. Kalau tidak didengar, perlawanan ini tidak akan berhenti,” pungkas salah satu tokoh warga.(*)
Editor : Adm