Pemerintah Tegas Tolak Visa Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia Jakarta, Sejalan dengan Sikap Presiden Prabowo
JAKARTA, Headshot Media — Pemerintah Indonesia resmi menolak menerbitkan visa bagi seluruh atlet asal Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53 atau 53rd Artistic Gymnastics World Championships Jakarta 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025 di Jakarta.
Keputusan ini menegaskan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel di tengah agresi militer yang terus terjadi di Gaza.
Gubernur Jakarta: “Jangan Dikeluarkan Visanya, Bisa Picu Kemarahan Publik”
Rencana kehadiran atlet Israel di ajang internasional itu lebih dulu menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menilai kehadiran kontingen Israel di ibu kota berpotensi menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.
“Kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur dalam kondisi seperti ini saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).
Ia menegaskan, pemberian visa kepada atlet Israel seharusnya tidak dilakukan sama sekali. “Saya berharap pemerintah dan organisasi penyelenggara berpikir seribu kali. Yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan, supaya mereka nggak datang ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, luka dan amarah publik terhadap kekejaman Israel di Gaza masih sangat kuat. Kehadiran atlet dari negara itu di panggung olahraga Indonesia dinilai justru akan membangkitkan gelombang protes dan ketegangan sosial.
Yusril Ihza Mahendra: “Instruksi Presiden Prabowo, Tak Ada Visa untuk Israel”
Sikap tegas pemerintah akhirnya diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Polhukimipas), Yusril Ihza Mahendra.
Ia menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pidatonya di PBB menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menolak keras kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia. Sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Yusril dalam keterangan pers, Kamis (9/10).
Indonesia Konsisten: Tak Ada Hubungan Hingga Palestina Merdeka
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang konsisten sejak era awal kemerdekaan.
“Pemerintah Indonesia tegas, tidak akan melakukan kontak apa pun dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Setelah itu barulah hubungan diplomatik dapat dibuka,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, penolakan ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang selama ini berdiri teguh di sisi perjuangan Palestina.
Federasi Penyelenggara Tarik Diri dari Sponsorship
Dalam kesempatan yang sama, Yusril mengungkapkan bahwa Federasi Senam Artistik Dunia (FIG) yang awalnya sempat mengajukan sponsor bagi atlet Israel telah menarik diri setelah mengetahui kebijakan tegas pemerintah Indonesia.
“Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau menjelaskan bahwa federasi olahraga ini juga sudah menarik sponsorship karena mengetahui sikap Indonesia yang menolak visa atlet Israel,” tutur Yusril.
Ajang Dunia Tanpa Israel, Sikap Tegas di Tengah Sorotan Global
Kejuaraan Dunia Senam Artistik Jakarta 2025 akan diikuti sekitar 500 atlet dari 78 negara, mempertemukan pesenam terbaik dunia dalam kategori Men’s Artistic Gymnastics (MAG) dan Women’s Artistic Gymnastics (WAG).
Meski keputusan ini berpotensi menimbulkan sorotan dari komunitas internasional, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan prinsip dan solidaritas kemanusiaannya terhadap Palestina demi tekanan global.
Sikap Indonesia, Cermin Konsistensi Politik Luar Negeri
Penolakan visa atlet Israel bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga simbol komitmen Indonesia terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Dalam situasi di mana dunia internasional masih terpecah dalam menyikapi kekerasan di Gaza, Indonesia menegaskan dirinya tetap berdiri di pihak yang tertindas.
Sebagaimana pesan Presiden Prabowo di forum PBB:
“Indonesia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat.”(*)
Editor : Adm