KSD Kritik Banggar DPRD Jombang Soal Anggaran Motor Kades: “Wakil Rakyat atau Wakil Anggaran?”
JOMBANG, Headshot Media – Kebijakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang yang meloloskan program pengadaan sepeda motor bagi para Kepala Desa melalui skema Desa Mantra, menuai kritik dari Kelompok Study Demokrasi (KSD). Program ini dinilai tidak memiliki urgensi dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Ketua KSD, Muhammad Djalil, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kepekaan Banggar terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
“Banyak kades justru kaget karena tidak tahu-menahu soal program ini. Saya minta ketua dan anggota Banggar merenungkan keberpihakan mereka. Mereka itu wakil rakyat,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, baik kebijakan maupun proses pembahasan anggaran terlihat tergesa-gesa, tanpa melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat desa sebagai penerima manfaat program.
Dinilai Tak Prioritas di Tengah Kondisi Ekonomi Sulit
Djalil menyebut, kenaikan dan penurunan angka kemiskinan yang belum stabil, serta pelayanan publik yang masih membutuhkan dukungan anggaran, seharusnya menjadi fokus utama DPRD.
“Ketika rakyat masih kesulitan, justru diputuskan program yang jauh dari kebutuhan. Ini tidak sejalan dengan prinsip keberpihakan,” ujarnya.
KSD menilai program tersebut rawan dianggap sebagai pemborosan anggaran apabila tidak diperkuat kajian dan transparansi yang jelas.
Desak DPRD Tinjau Ulang
KSD mendesak Banggar DPRD Jombang untuk membuka ruang dialog bersama kepala desa dan masyarakat sebelum program dijalankan. Selain itu, pertimbangan efektivitas dan urgensi harus dikedepankan dalam setiap belanja publik.
“Kalau dipaksakan tanpa kajian yang matang, publik akan memaknainya sebagai keputusan yang abai terhadap rasa keadilan,” tegas Djalil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Banggar DPRD Jombang belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan KSD terkait program tersebut.(*)
Editor : Adm