Komisi C DPRD Jombang Dorong Percepatan Lelang untuk Maksimalkan Proyek Infrastruktur

Syaifulloh ST. Anggota Komisi C DPRD Jombang

Headshot Media Jombang, 13 April 2025 – Komisi C DPRD Jombang mendorong percepatan proses lelang proyek infrastruktur guna memastikan seluruh pekerjaan fisik di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 dapat terlaksana secara optimal dan tepat waktu.

Harapan Proyek Tepat Waktu Tanpa Masalah

Setiap tahun, sejumlah proyek infrastruktur di Jombang kerap menyisakan persoalan. Banyak proyek bahkan terlambat atau tidak sesuai rencana. Melihat kondisi tersebut, Komisi C DPRD Jombang mengingatkan pentingnya mempercepat proses lelang agar pekerjaan tidak terburu-buru saat pelaksanaan dan hasilnya bisa maksimal.

Anggota Komisi C, Syaifullah, mengungkapkan kekhawatiran terhadap minimnya kegiatan lelang di awal tahun. “Kami mendapatkan informasi bahwa proses lelang masih sepi. Seharusnya, memasuki triwulan kedua ini, lelang sudah berjalan lebih banyak agar pertengahan tahun proyek bisa dimulai,” ujarnya, Minggu (13/4/2025).

Proses Lelang yang Butuh Waktu

Syaifullah menegaskan bahwa proses lelang tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu setidaknya satu bulan, bahkan lebih jika prosesnya mengalami hambatan. Karena itu, menurutnya, percepatan sangat penting untuk menghindari keterlambatan pengerjaan proyek seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jika kontraktor dikejar waktu karena proses lelang yang mepet, maka kualitas pekerjaan juga tidak akan maksimal,” lanjutnya.

Transparansi dan Keadilan dalam Proyek Infrastruktur

Komisi C juga meminta agar semua proyek konstruksi maupun fisik yang dilakukan melalui sistem e-purchasing dilakukan secara transparan. Tujuannya agar tidak terjadi dugaan pengondisian atau monopoli oleh pihak tertentu.

“Dengan terbuka, maka proyek tidak hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu. Ini akan menciptakan keadilan dan hasil kerja yang lebih maksimal,” tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Syaifullah juga menekankan pentingnya melibatkan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan. Menurutnya, hal ini akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di daerah.

“Paling tidak, proyek di Jombang dikerjakan oleh kontraktor lokal agar uang rakyat tetap berputar di Jombang dan perekonomian masyarakat ikut tumbuh,” jelasnya.

Minta OPD Lebih Transparan

Komisi C juga mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Jombang lebih terbuka terkait dokumen perencanaan proyek. Hal ini untuk memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami akan meminta data lengkap terkait jumlah proyek, mekanisme pelaksanaan, baik itu lelang terbuka, e-purchasing, maupun penunjukan langsung. Selama ini OPD seolah tertutup, namun jika bermasalah baru sampai ke DPRD,” terang Syaifullah.

Realita Lelang Proyek Masih Sepi

Hingga awal April 2025, realisasi lelang proyek di Jombang masih sangat minim. Berdasarkan data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang, dari total 48 paket pekerjaan konstruksi, baru satu paket yang masuk proses tender, yakni pelebaran dan perbaikan ruas jalan Ceweng-Kalianyar.

“Kemungkinan besar antara April hingga Mei, jumlah proyek yang masuk proses lelang akan meningkat,” kata Kabag PBJ, Joko Murcoyo.

Dengan dorongan kuat dari Komisi C DPRD dan keterlibatan semua pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur tahun ini bisa berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Jombang. (ear/kas)