Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim, DPRD Jatim Heran Gubernur Khofifah Masih Bungkam
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga kini belum memberikan tanggapan terkait kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp569,4 miliar di Bank Jatim Cabang Jakarta. Sikap diam Khofifah ini menuai sorotan tajam, khususnya dari anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi BUMD.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menyayangkan sikap gubernur yang hingga saat ini belum memberikan pernyataan ataupun tindakan atas kasus yang menimpa salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbesar di Jatim.
“Sebagai pemegang saham pengendali, Gubernur seharusnya aktif menanggapi kasus ini. Tapi sampai sekarang, komentar pun tidak ada,” ujar Multazam saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/4).
Politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa peran Gubernur sangat strategis dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Bank Jatim. Ia juga mempertanyakan sikap tenang gubernur di tengah kerugian besar akibat kredit fiktif dan kebocoran keuangan yang disebut mencapai Rp119 miliar.
“Bank Jatim adalah penyumbang PAD terbesar di Jawa Timur. Kalau dibiarkan, PAD kita bisa terdampak serius, apalagi saat ini kita sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Multazam menambahkan bahwa pihaknya telah bersabar cukup lama menyikapi berbagai persoalan yang mendera Bank Jatim. Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dan evaluasi total jajaran direksi serta komisaris.
“Kami menilai reformasi menyeluruh harus dilakukan di internal Bank Jatim. Pembentukan Pansus menjadi langkah penting untuk membongkar berbagai persoalan yang selama ini terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, dorongan evaluasi terhadap manajemen Bank Jatim tak hanya datang dari DPRD, tetapi juga dari berbagai pihak termasuk pengamat dan LSM. Namun hingga saat ini, belum ada respons dari gubernur.
“Publik menunggu sikap gubernur. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jatim benar-benar hilang,” pungkasnya. (slm)