Kuota BBM Subsidi 2027 Dipangkas 58,5 Persen, Warga Bergaji di Bawah UMR Terancam Ikut Tersisih Jika Desil Jadi Patokan

JAKARTA — Pemerintah bersiap memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2027. Dalam RAPBN 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan hanya sekitar 20,09 juta kiloliter, turun drastis dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Artinya, terdapat pengurangan sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5 persen. Rencana tersebut menjadi salah satu sinyal kuat bahwa pemerintah akan melakukan pengetatan subsidi energi, khususnya untuk BBM jenis tertentu yang selama ini banyak digunakan masyarakat seperti Pertalite dan Biosolar. (RRI.co.id)

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah memang sedang menyiapkan sejumlah langkah pengendalian subsidi. Salah satu yang dibahas adalah pengendalian konsumsi Pertalite.

“Berdasarkan pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi. Termasuk salah satunya yang Pertalite,” ujar Ferry.

Di sisi lain, pemerintah menggunakan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$75 per barel dalam RAPBN 2027. Pemerintah menilai asumsi tersebut menjadi salah satu faktor dalam perhitungan subsidi BBM tahun depan. (MediaKompeten)

Konsumsi Justru Naik

Persoalannya, rencana pemangkasan kuota tersebut datang ketika kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi justru meningkat.

Data semester I 2026 menunjukkan penyaluran BBM bersubsidi mencapai 7.989,5 ribu kiloliter, naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7.410,1 ribu kiloliter. (IDN Times)

Perubahan perilaku konsumen juga terlihat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.

Ekonom Indra Abra Tallattov dari INDEF menilai perubahan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. (Umum Energika)

Dengan kondisi tersebut, pemangkasan kuota hampir 60 persen berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diikuti mekanisme distribusi yang benar-benar mampu membedakan antara masyarakat mampu dan masyarakat yang memang bergantung pada BBM subsidi.

Desil 9-10 Mulai Dibidik

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen untuk menentukan kelompok masyarakat yang tidak lagi berhak membeli BBM subsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak semestinya mengambil subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Secara sederhana, DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan sekitar 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan sekitar 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Desil 9 dan 10 secara bersama-sama berada pada kelompok 20 persen teratas. (Kompas)

Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami publik: desil bukanlah tabel gaji.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa pengelompokan desil tidak ditentukan berdasarkan besarnya pendapatan seseorang. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi dan merupakan pemeringkatan relatif terhadap keluarga lain. (Kompas)

Variabel yang diperhitungkan antara lain kondisi pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, kepemilikan aset, usaha, karakteristik keluarga, kesehatan dan berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. (The Phrase)

Karena itu, seseorang yang mempunyai penghasilan rendah secara teori tetap dapat masuk desil tinggi apabila berdasarkan keseluruhan variabel yang digunakan dalam pemeringkatan, rumah tangganya ditempatkan pada posisi kesejahteraan relatif tinggi.

Masalahnya: Desil Tinggi Tidak Selalu Berarti Orang Kaya

Di sinilah potensi persoalan kebijakan muncul.

Masyarakat bisa saja memiliki penghasilan di bawah UMR, tetapi tercatat dalam desil 8, 9 bahkan 10. Fenomena seperti ini memang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah warga mengaku memiliki penghasilan pas-pasan atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasil pemeringkatan DTSEN menempatkan keluarganya pada desil tinggi. (suara.com)

Hal tersebut sebenarnya tidak otomatis menunjukkan bahwa data DTSEN salah. Sebab, desil memang mengukur posisi kesejahteraan relatif rumah tangga berdasarkan banyak variabel, bukan semata-mata penghasilan individu.

Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika angka desil tersebut kemudian digunakan sebagai batas mutlak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi.

Bayangkan seorang pekerja dengan pendapatan Rp2,5 juta-Rp3 juta per bulan, sementara kebutuhan keluarganya tinggi, memiliki anak yang masih sekolah, membayar kontrakan, biaya transportasi dan kebutuhan dasar lainnya.

Jika karena kondisi aset, tempat tinggal, anggota keluarga atau variabel tertentu ia masuk desil 9 atau 10, kemudian otomatis dilarang membeli Pertalite, maka kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Sebab, masuk desil 9 atau 10 tidak identik dengan memiliki pendapatan tinggi, apalagi menjadi orang kaya.

Sejumlah pemberitaan mengenai DTSEN juga menunjukkan adanya masyarakat dengan gaji setara atau bahkan di bawah UMR yang tercatat dalam desil tinggi. (Kaltim Post)

Jangan Sampai Pekerja Berpenghasilan Rendah Disebut “Orang Kaya”

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena biaya transportasi merupakan bagian penting dari struktur pengeluaran rumah tangga pekerja.

Bagi pekerja dengan penghasilan rendah, sepeda motor bukan simbol kemewahan. Kendaraan tersebut merupakan alat produksi dan alat untuk mempertahankan pendapatan.

Petani membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke sawah. Pedagang kecil menggunakannya untuk mengambil barang. Buruh membutuhkan kendaraan untuk pergi bekerja. Pengemudi ojek membutuhkan BBM untuk menghasilkan pendapatan.

Karena itu, pendekatan yang hanya mengatakan “desil 9-10 adalah orang kaya sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi” berpotensi terlalu menyederhanakan persoalan.

Yang lebih penting bukan sekadar siapa yang masuk desil berapa, tetapi berapa kemampuan riil rumah tangga membayar harga energi tanpa mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Desil seharusnya menjadi salah satu instrumen penyaringan, bukan satu-satunya penentu.

Risiko Salah Sasaran

Jika pembatasan diterapkan secara kaku, pemerintah menghadapi dua risiko sekaligus.

Pertama, orang yang benar-benar mampu tetap dapat mencari celah untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama jika sistem pengawasan kendaraan dan identitas tidak kuat.

Kedua, masyarakat berpenghasilan rendah yang secara administratif masuk desil tinggi justru dapat kehilangan akses terhadap BBM murah.

Masalah tersebut dapat semakin besar apabila data DTSEN belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Pendapatan masyarakat sangat dinamis. Seseorang yang beberapa tahun lalu mempunyai aset atau kondisi ekonomi relatif baik belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama saat kebijakan diterapkan.

Dengan kata lain, data kesejahteraan harus terus diperbarui, terutama bagi kelompok pekerja informal, buruh, petani, nelayan, pedagang kecil dan pelaku UMKM yang pendapatannya tidak tetap.

Jangan Hanya Memotong Kuota, Benahi Desain Subsidinya

Pemangkasan kuota dari 48,43 juta KL menjadi 20,09 juta KL merupakan langkah yang sangat besar. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan bagaimana angka tersebut dihitung dan apakah volume tersebut benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap berhak. (RRI.co.id)

Terlebih lagi, konsumsi BBM subsidi justru sedang meningkat.

Karena itu, persoalan subsidi BBM sebenarnya bukan hanya persoalan “siapa yang boleh membeli Pertalite”, tetapi juga menyangkut desain kebijakan energi nasional.

Jika harga BBM nonsubsidi terlalu tinggi sementara daya beli masyarakat stagnan, maka migrasi dari BBM nonsubsidi menuju Pertalite merupakan konsekuensi ekonomi yang rasional.

Masyarakat akan memilih barang yang sesuai dengan kemampuan membayarnya.

Maka, pemerintah tidak cukup hanya membatasi konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa harga energi, pendapatan masyarakat, transportasi publik dan produktivitas ekonomi berada dalam keseimbangan.

Subsidi Harus Tepat Sasaran, Tetapi Jangan Salah Menentukan Sasaran

Tujuan memperbaiki subsidi pada dasarnya dapat dipahami. Subsidi negara memang seharusnya lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun, tepat sasaran tidak boleh berubah menjadi salah sasaran.

Desil 9 dan 10 memang menunjukkan posisi kesejahteraan relatif tinggi dalam DTSEN, tetapi tidak dapat secara otomatis diterjemahkan sebagai “orang kaya” berdasarkan besarnya penghasilan. Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa desil bukan pengelompokan berdasarkan pendapatan. (Kompas)

Karena itu, apabila desil akan digunakan untuk membatasi pembelian BBM subsidi, pemerintah perlu menyediakan mekanisme keberatan, verifikasi ulang dan koreksi data bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi DTSEN.

Sebab, jangan sampai seorang pekerja dengan penghasilan di bawah UMR kehilangan hak membeli BBM subsidi hanya karena sistem data menempatkannya pada desil 9 atau 10.

Pada akhirnya, subsidi memang harus diberikan kepada yang berhak. Tetapi sebelum pemerintah mengatakan seseorang “tidak berhak”, negara juga harus memastikan bahwa ukuran yang digunakan benar-benar menggambarkan kemampuan ekonomi orang tersebut.

Jangan sampai kebijakan untuk menghemat APBN justru membuat kelompok masyarakat yang ekonominya pas-pasan membayar harga penyesuaian paling mahal.

(PSF)