PHK Massal Mengancam PT SGS Jombang, Lebih dari 1.000 Buruh Terancam Tersingkir
JOMBANG – Rencana pengurangan tenaga kerja dalam skala besar yang akan dilakukan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Kecamatan Diwek kembali memicu polemik. Setelah sebelumnya merumahkan ratusan pekerja, perusahaan kini dikabarkan tengah menyiapkan langkah PHK yang berpotensi berdampak pada lebih dari seribu karyawan.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh dalam pertemuan yang digelar pada 5 Juni 2026. Dalam forum itu, pihak manajemen melalui bagian HRD menyampaikan rencana pengurangan karyawan dalam jumlah yang sangat besar.
Menurut Hadi, jumlah pekerja yang akan terdampak diperkirakan melampaui angka 1.000 orang. Bahkan, beredar informasi bahwa jumlahnya bisa mencapai antara 1.300 hingga 1.500 pekerja. Selain melakukan PHK, perusahaan juga disebut berencana mengubah status pekerja tetap menjadi tenaga alih daya atau outsourcing.
Kebijakan tersebut mendapat penolakan tegas dari SBPJ. Serikat menilai langkah tersebut merugikan pekerja dan tidak memberikan kepastian kerja bagi karyawan. Karena itu, seluruh anggota serikat bersama para pekerja PT SGS menyatakan sikap menolak rencana PHK maupun sistem alih daya yang akan diterapkan perusahaan.
Serikat buruh menyebut proses tersebut ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2026. Saat ini, ratusan pekerja telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jika perusahaan tetap menjalankan kebijakan tersebut, buruh mengancam akan melakukan aksi massa sebagai bentuk perlawanan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari PT SGS terkait rencana PHK tersebut. Dinas akan segera memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasan dan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kondisi yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
Sebelumnya, PT SGS telah melakukan perumahan pekerja secara bertahap sejak November 2025 hingga April 2026 dengan total 341 orang terdampak. Gelombang pertama mencakup 104 pekerja, sedangkan gelombang kedua mencapai 237 pekerja.
Di sisi lain, HRD PT SGS Heri Satriono menjelaskan bahwa keputusan efisiensi diambil karena perusahaan mengalami tekanan keuangan yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan permintaan dari pasar ekspor utama, khususnya Amerika dan Eropa, disebut menjadi salah satu penyebab utama memburuknya kondisi perusahaan.
Data perusahaan menunjukkan kerugian mencapai sekitar Rp700 miliar pada 2023 dan meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2024. Sementara itu, pada 2025 kerugian diperkirakan masih berada di angka sekitar Rp500 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan stok produk menumpuk di gudang karena belum terserap pasar secara optimal.
Dengan situasi tersebut, manajemen menilai langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja, menjadi pilihan yang harus diambil demi menjaga keberlangsungan usaha. Meski demikian, perusahaan memastikan hak-hak pekerja yang terdampak akan tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.